Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) / Program Sembako

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah program bantuan sosial dari Pemerintah Indonesia yang muncul sejak adanya Perpres No. 63 Tahun 2017 dan ditindaklanjuti dengan Permensos No. 20 Tahun 2019 tentang BPNT . Program ini kemudian berkembang menjadi Program Sembako dengan cakupan jenis bahan pangan yang lebih beragam untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat .

BPNT bertujuan untuk: (1) mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan; (2) meningkatkan ketahanan pangan keluarga; (3) mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan; dan (4) mendorong peningkatan kualitas konsumsi pangan keluarga penerima manfaat .

Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial RI (Kemensos) dengan penyaluran melalui bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI) dan agen-agen yang bekerja sama. Pada tahun 2022, Kemensos mengubah metode penyaluran BPNT dari pemberian bahan pangan in natura melalui e-warong menjadi bantuan tunai yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan secara lebih fleksibel .

Syarat penerima BPNT/Program Sembako:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan KTP
• Memiliki Kartu Keluarga (KK)
• Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
• Termasuk dalam desil 1 sampai 4 (40% keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah)
• Berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin
• Bukan ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD

Penting: Terdaftar dalam DTSEN tidak otomatis menjadikan seseorang penerima BPNT. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan kriteria dan mekanisme yang berlaku, serta ketersediaan kuota .

Besaran bantuan BPNT/Program Sembako tahun 2026:

• Rp200.000 per KPM per bulan
• Rp600.000 per KPM per tahap (alokasi 3 bulan)

Penggunaan dana:

Bantuan disalurkan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan bergizi, seperti :

• Beras
• Telur
• Daging
• Ikan
• Sayuran
• Buah-buahan
• Komoditas pangan bergizi lainnya sesuai ketentuan

Dana BPNT tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan di agen atau e-warong yang bekerja sama .

Dokumen yang diperlukan untuk penerima BPNT:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Kartu Keluarga (KK)
• Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau rekening bank yang terdaftar

Untuk pendaftaran/usulan melalui Portal Perlinsos Digital, diperlukan:

• Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang aktif
• ID Pelanggan PLN 12 digit (diminta pada sebagian proses pengajuan)
• Nomor HP aktif

Cara mendaftar/usul BPNT:

Pendaftaran BPNT tidak dilakukan secara langsung untuk menjadi penerima. Masyarakat dapat mengusulkan diri atau keluarga melalui mekanisme berikut :

Metode 1: Melalui Portal Perlinsos Digital (Uji Coba)

1. Buka laman https://perlinsos.kemensos.go.id/
2. Masuk dengan IKD (Identitas Kependudukan Digital) — masukkan NIK dan PIN IKD
3. Lakukan verifikasi biometrik wajah
4. Setujui akses IKD ke Portal Perlinsos
5. Pilih menu "Daftar Program", pilih BPNT atau PKH
6. Lengkapi data nomor HP dan ID Pelanggan PLN
7. Periksa data dan klik "Ajukan Permohonan Bantuan"
8. Setujui pernyataan akses data pribadi
9. Simpan nomor registrasi sebagai bukti pendaftaran

Metode 2: Melalui Pemerintah Desa/Kelurahan

1. Sampaikan kondisi ekonomi keluarga kepada pemerintah desa/kelurahan
2. Pemerintah desa akan melakukan musyawarah dan verifikasi
3. Hasil verifikasi disampaikan ke Dinas Sosial untuk diteruskan ke Kemensos

Metode 3: Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos

1. Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store
2. Buat akun dengan NIK dan data kependudukan
3. Pilih menu "Daftar Usulan"
4. Isi data dan unggah foto KTP serta rumah
5. Kirim usulan

Catatan: Per Agustus 2026, Portal Perlinsos masih dalam tahap uji coba di 43 kabupaten/kota .

Cara mengecek status penerima BPNT:

Melalui Website Cek Bansos Kemensos

1. Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id/
2. Masukkan NIK 16 digit sesuai KTP
3. Masukkan kode captcha
4. Klik tombol pencarian
5. Sistem akan menampilkan informasi: status kepesertaan, desil, jenis bantuan, dan periode penyaluran

Keterangan status:

• "YA" — ditetapkan sebagai penerima BPNT
• "Berhasil Persiapan Penyaluran Bantuan" atau "Proses Transfer" — bantuan sedang dalam proses penyaluran

Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos

1. Login ke aplikasi
2. Pilih menu cek bansos
3. Masukkan NIK dan captcha
4. Lihat status kepesertaan

BPNT disalurkan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di agen/e-warong yang bekerja sama, bukan uang tunai yang dapat diambil di ATM .

Cara menggunakan bantuan BPNT:

1. Pastikan KPM sudah terdaftar dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau rekening yang terhubung
2. Datang ke agen/e-warong yang bekerja sama
3. Pilih bahan pangan yang tersedia (beras, telur, sayuran, dll.)
4. Lakukan pembayaran menggunakan saldo BPNT melalui KKS atau mekanisme yang ditentukan

Jadwal penyaluran BPNT 2026:

• Tahap 1: Januari – Maret
• Tahap 2: April – Juni
• Tahap 3: Juli – September
• Tahap 4: Oktober – Desember (proyeksi pencairan 15-30 November 2026)

Catatan: Pencairan dapat dilakukan melalui Bank Himbara atau PT Pos Indonesia, tergantung mekanisme yang berlaku di wilayah masing-masing .

• Perpres No. 63 Tahun 2017: Dasar hukum awal BPNT
• Permensos No. 20 Tahun 2019: Regulasi lanjutan BPNT
• 2022: Kemensos mengubah metode penyaluran BPNT dari in natura menjadi bantuan tunai
• Tahap 4 2026: Proyeksi pencairan 15-30 November 2026

Kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima BPNT:

• Keluarga yang tidak terdaftar dalam DTSEN
• Keluarga yang termasuk dalam desil 5-10 (kelompok kesejahteraan lebih tinggi)
• Keluarga dengan anggota ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD
• Penerima yang terindikasi terlibat judi online (judol) — Kemensos menangguhkan penyaluran bagi 1.494.652 KPM Program Sembako yang terindikasi judol per Agustus 2026 (status penangguhan sementara, bukan pencabutan permanen)
• Data tidak sinkron atau tidak diperbarui

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan:

• BPNT 100% gratis. Tidak ada biaya pendaftaran atau pungutan apapun
• Pastikan data di DTSEN sudah benar dan diperbarui. Data ini menjadi acuan utama penerimaan bantuan
• Bantuan BPNT tidak dapat diambil tunai — hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di agen yang bekerja sama
• Simpan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan baik. Jika hilang, segera lapor ke bank penyalur
• Waspadai penipuan yang menjanjikan mempercepat pencairan. Kemensos tidak pernah meminta biaya apapun
• Jika mengalami kendala pencairan, hubungi pendamping sosial atau petugas SIKS-NG di desa/kelurahan
• Periksa saldo secara berkala melalui aplikasi perbankan (BRImo, Livin' by Mandiri, dll.)

Program terkait yang dapat diakses penerima BPNT:

• Program Keluarga Harapan (PKH) — bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin
• Bantuan Pangan Beras Pemerintah (Banpang) — bantuan beras 10 kg per bulan
• PBI BPJS Kesehatan — jaminan kesehatan bagi keluarga miskin
• Program Indonesia Pintar (PIP) — bantuan pendidikan untuk anak sekolah

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako merupakan program bantuan sosial pangan dari Kementerian Sosial RI yang memberikan saldo elektronik sebesar Rp200.000 per bulan (Rp600.000 per tahap) kepada keluarga dalam desil 1-4 DTSEN. Bantuan ini bertujuan membantu memenuhi kebutuhan pangan bergizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga kurang mampu .

Program ini telah mengalami evolusi dari penyaluran in natura melalui e-warong menjadi bantuan tunai yang lebih fleksibel sejak 2022. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan perlunya evaluasi dan monitoring yang lebih baik untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas program .

Status penerima dapat dicek melalui website cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos Kemensos dengan menggunakan NIK sesuai KTP .

Evolusi BPNT: Dari E-Warong ke Bantuan Tunai

BPNT pertama kali diluncurkan dengan mekanisme non-tunai di mana KPM menerima bahan pangan secara in natura melalui e-warong (warung gotong royong). Namun, pada tahun 2022, Kementerian Sosial mengubah metode penyaluran menjadi bantuan tunai. Penelitian dari jurnal Kemensos menunjukkan bahwa perubahan ini dilakukan tanpa evaluasi dan monitoring yang terukur, yang berdampak pada: (1) ketidaktepatan pemanfaatan bantuan; (2) pencapaian bantuan yang tidak efektif; dan (3) pemberdayaan masyarakat melalui e-warong yang terhenti .

BPNT dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Di beberapa daerah, BPNT dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Program BPNT Tangsel misalnya, menggunakan voucher elektronik yang dapat digunakan di toko mitra yang ditunjuk, sekaligus membatasi jenis bahan makanan yang dapat dibeli untuk mendorong pola makan sehat . Pelibatan UMKM sebagai pemasok komoditas bantuan pangan juga dinilai dapat memperluas efek pengganda program terhadap perekonomian masyarakat .

Penangguhan Bansos karena Judi Online

Pada Agustus 2026, Kemensos menangguhkan penyaluran bagi 1.494.652 KPM Program Sembako yang terindikasi terlibat judi online. Sebanyak 794.475 di antaranya juga penerima PKH. Statusnya adalah penangguhan sementara, bukan pencabutan permanen. KPM yang merasa tidak melakukan tindakan tersebut dapat mengajukan sanggah melalui kantor desa/kelurahan atau pendamping sosial .

Perbedaan BPNT dan Bantuan Beras Pemerintah

Selain BPNT, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pangan Beras Pemerintah (Banpang) berupa 10 kg beras per bulan kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan (PBP). Kedua program ini menyasar kelompok yang sama (desil 1-4 DTSEN), namun BPNT memberikan fleksibilitas dalam memilih bahan pangan, sementara Banpang memberikan beras secara langsung .