JP JAT

Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) adalah program bantuan sosial dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang memberikan bantuan tunai Rp300.000 per bulan serta akses transportasi dan pangan bersubsidi bagi penyandang disabilitas dari keluarga prasejahtera.

Kartu Lansia Jakarta (KLJ) adalah bantuan sosial tunai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi warga lanjut usia 60 tahun ke atas dari keluarga tidak mampu. Bantuan sebesar Rp300.000 per bulan disalurkan secara non-tunai melalui rekening Bank Jakarta, dengan skema pencairan rapel 2-3 bulan.

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) adalah beasiswa dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi lulusan SMA/SMK/MA dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bantuan sebesar Rp9.000.000 per semester diberikan untuk biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya pendukung personal.

Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) adalah program bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi warga usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Bantuan diberikan bulanan dengan besaran bervariasi per jenjang, plus tambahan SPP untuk sekolah swasta.

PKH dan Program Sembako (BPNT) adalah program bantuan sosial reguler Kementerian Sosial untuk keluarga miskin dan rentan. PKH memberikan bantuan tunai bersyarat berdasarkan komponen keluarga, sedangkan BPNT memberikan bantuan pangan Rp200.000 per bulan. Keduanya menggunakan DTSEN sebagai basis data dan menyasar desil 1-4.

Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah kerangka kebijakan pemerintah Indonesia yang mengintegrasikan bansos (PKH, BPNT) dengan pemberdayaan ekonomi. KPM yang sebelumnya menerima bantuan sosial diarahkan menuju kemandirian melalui peningkatan keterampilan, akses permodalan, dan penguatan aset usaha.

ATENSI YAPI adalah bantuan dari Kementerian Sosial RI untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu berusia di bawah 18 tahun dari keluarga miskin. Bantuan sebesar Rp200.000 per bulan disalurkan melalui Bank Himbara atau PT Pos untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hidup layak, pendidikan, dan perlindungan anak.

Program Bantuan untuk Lansia mencakup berbagai skema bansos dari Kementerian Sosial RI, termasuk PKH Komponen Lanjut Usia, Bantuan Permakanan, dan ATENSI Lansia. Bantuan tunai PKH lansia sebesar Rp2,4 juta per tahun diberikan kepada lansia 60+ dari keluarga miskin yang terdaftar dalam DTSEN.

Berbagai program bantuan dari Kementerian Sosial RI untuk penyandang disabilitas, meliputi bantuan PKH komponen disabilitas, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), dan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD). Bantuan dapat berupa uang tunai, alat bantu, terapi, pelatihan vokasional, hingga konsesi di sembilan sektor strategis.

Program Tol Laut adalah layanan angkutan barang bersubsidi dari pemerintah Indonesia melalui mekanisme Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) untuk mendistribusikan barang kebutuhan pokok dan penting ke wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan (3TP). Tujuannya menekan disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Program Bantuan Transportasi / Subsidi Transportasi adalah paket stimulus ekonomi pemerintah Indonesia yang memberikan diskon tarif dan subsidi untuk berbagai moda transportasi, termasuk penerbangan perintis, kereta api, angkutan laut, dan penyeberangan, guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong mobilitas pada periode-periode tertentu.

Bantuan LPG 3 Kg adalah program subsidi energi dari pemerintah Indonesia yang memberikan harga jual LPG tabung 3 kilogram jauh di bawah harga keekonomian. Mulai 2026, pembelian wajib menggunakan KTP dan hanya dapat dilakukan di pangkalan resmi, dengan rencana pembatasan berdasarkan data desil DTSEN.

Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) adalah program pemerintah Indonesia yang memberikan sambungan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu yang belum memiliki akses listrik mandiri. Bantuan mencakup instalasi listrik, kWh meter, SLO, dan token perdana, dengan target 225.000 rumah tangga pada tahun 2026.

Program Indonesia Terang (PIT) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) adalah program pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke pelosok negeri. BPBL memberikan sambungan listrik gratis bagi rumah tangga prasejahtera yang berada di area jaringan PLN namun belum mampu membayar biaya pasang baru.

Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) adalah identitas resmi tunggal yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar ikan. Kartu ini menjadi kunci akses berbagai program bantuan, perlindungan asuransi, permodalan, dan subsidi.

Asuransi Nelayan adalah program perlindungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupa bantuan premi asuransi bagi nelayan kecil dan tradisional dari risiko kecelakaan kerja saat melaut. Santunan hingga Rp200 juta untuk kematian akibat kecelakaan saat menangkap ikan, dengan premi yang dibayarkan pemerintah pada tahun pertama.

Kartu Nelayan adalah identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk nelayan. Kartu ini berfungsi sebagai basis data untuk mempermudah perlindungan, pemberdayaan, pembinaan, serta pelaksanaan berbagai program pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah program pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan dana kepada pekebun sawit rakyat untuk mengganti tanaman sawit yang tidak produktif dengan bibit unggul. Bantuan sebesar Rp60 juta per hektare, dengan maksimal 4 hektare per pekebun.

Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan, lahan tidur, dan lahan kosong sebagai sumber pangan bergizi secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga. Bantuan diberikan dalam bentuk sarana pembibitan, demplot, pertanaman, dan pascapanen.

KUR Sektor Pertanian adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari pemerintah Indonesia dengan subsidi bunga, khususnya bagi pelaku usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Plafon hingga Rp500 juta dengan suku bunga mulai 3% efektif per tahun untuk KUR Super Mikro dan 6% untuk sektor produksi.