Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari pemerintah Indonesia yang ditujukan khusus bagi pelaku usaha di sektor pertanian. Program ini merupakan bagian dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan pemerintah melalui bank-bank penyalur untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan akses pembiayaan dengan bunga terjangkau.

Dasar hukum terbaru KUR adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Regulasi ini mulai berlaku sejak 13 Januari 2026 dan mengatur kategori KUR, plafon, suku bunga, dan persyaratan penerima.

Pemerintah menetapkan plafon KUR pertanian sebesar Rp300 triliun pada tahun 2026 guna memperkuat pembiayaan, produksi, dan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Syarat penerima KUR Sektor Pertanian berdasarkan ketentuan yang berlaku:

• Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
• Memiliki usaha produktif dan layak di sektor pertanian yang telah berjalan minimal 6 bulan
• Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain (kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit)
• Tidak memiliki riwayat kredit bermasalah dalam sistem SLIK OJK
• Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/RT/RW
• Memiliki NPWP (wajib untuk pinjaman di atas Rp50 juta)
• Memiliki NIK yang dibuktikan dengan KTP-el
• Usia maksimal 60 tahun pada saat kredit lunas

Kelompok prioritas: Petani yang tergabung dalam kelompok tani, petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Manfaat dan ketentuan KUR Sektor Pertanian:

• Plafon: Hingga Rp500.000.000 per penerima (KUR Kecil)
• Suku bunga:
  • KUR Super Mikro (plafon hingga Rp10 juta): 3% efektif per tahun
  • KUR Mikro dan KUR Kecil untuk sektor produksi: 6% efektif per tahun (flat)
• Tenor: Maksimal 3 tahun untuk modal kerja, maksimal 5 tahun untuk investasi
• Agunan: KUR Mikro hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan
• Bebas biaya administrasi dan provisi
• Skema yarnen: Pembayaran setelah panen, disesuaikan dengan siklus produksi

Relaksasi khusus untuk sektor pertanian:

• Tidak ada batasan frekuensi akses KUR untuk sektor produksi
• Tidak ada bunga berjenjang untuk sektor produksi (flat 6%)
• Surat keterangan usaha pertanian dari dinas atau instansi pemerintah terkait dapat digunakan sebagai pengganti NIB

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan KUR Sektor Pertanian:

• Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pemohon dan pasangan (jika sudah menikah)
• Kartu Keluarga (KK)
• Surat/akta nikah atau cerai (jika ada)
• NPWP (wajib untuk plafon di atas Rp50 juta)
• NIB (Nomor Induk Berusaha) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/RT/RW
• Surat keterangan usaha pertanian dari dinas atau instansi pemerintah terkait (memuat luas pengolahan lahan)
• Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir (jika diminta)
• Foto usaha dan pas foto (untuk pengajuan online)

Pengajuan KUR Sektor Pertanian dapat dilakukan secara online atau offline.

Metode 1: Online melalui platform resmi bank penyalur

1. Buka situs resmi KUR bank penyalur (contoh: kur.bri.co.id untuk BRI)
2. Login atau daftar akun baru menggunakan email dan kata sandi
3. Pilih menu "Ajukan Pinjaman KUR"
4. Baca syarat dan ketentuan, lalu klik setuju
5. Isi data diri secara lengkap (nama, NIK, alamat, nama ibu kandung, dll.)
6. Isi data usaha (jenis usaha, penghasilan, biaya usaha, nomor rekening)
7. Unggah dokumen persyaratan (KTP, surat keterangan usaha, pas foto, foto usaha)
8. Pilih jenis KUR dan nominal pinjaman
9. Cek estimasi angsuran melalui fitur perhitungan
10. Kirim pengajuan dan tunggu verifikasi serta survei dari bank

Metode 2: Offline ke kantor cabang bank penyalur

1. Datang ke kantor cabang bank penyalur terdekat (BRI, Mandiri, BNI, BSI, dll.)
2. Bawa seluruh dokumen persyaratan
3. Sampaikan keperluan pengajuan KUR Sektor Pertanian kepada petugas
4. Ikuti proses wawancara, verifikasi data, dan survei usaha
5. Jika disetujui, lakukan akad kredit dan pencairan dana

Status pengajuan KUR Sektor Pertanian dapat dipantau melalui:

• Platform online bank penyalur — login ke akun yang digunakan saat mendaftar untuk melihat status pengajuan
• Kantor cabang bank penyalur — tanyakan langsung kepada petugas
• Call center bank penyalur — hubungi layanan pelanggan bank terkait

Setelah pengajuan, bank akan melakukan verifikasi data dan survei usaha sebelum menentukan persetujuan dan pencairan dana.

Pembayaran angsuran KUR Sektor Pertanian dilakukan melalui:

• Autodebet dari rekening bank yang digunakan saat akad kredit
• Transfer manual ke rekening pinjaman di bank penyalur
• Mobile banking bank penyalur
• ATM atau teller bank
• Skema yarnen: Pembayaran pokok dan bunga dilakukan sekaligus saat panen atau akhir siklus produksi

Pastikan rekening memiliki saldo yang cukup sebelum tanggal jatuh tempo cicilan untuk menghindari denda keterlambatan.

• 13 Januari 2026: Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR mulai berlaku
• 2026: Pemerintah menyiapkan plafon KUR pertanian sebesar Rp300 triliun
• 2025: Penyaluran KUR pertanian mencapai Rp102 triliun
• Hingga 31 Oktober 2025: Penyaluran KUR secara keseluruhan mencapai Rp228,05 triliun kepada 3,87 juta debitur

Yang tidak memenuhi syarat untuk KUR Sektor Pertanian:

• Pelaku usaha yang tidak memiliki usaha produktif di sektor pertanian atau usahanya tidak layak
• Debitur yang sedang menerima kredit produktif dari bank lain (kecuali kredit konsumtif)
• Debitur yang memiliki riwayat kredit macet/bermasalah dalam SLIK OJK
• Penggunaan KUR untuk kredit konsumtif (bukan modal kerja atau investasi usaha)

Penting: KUR hingga Rp100 juta tidak boleh dimintai agunan tambahan dalam bentuk apapun. Jika menemukan permintaan agunan atau biaya, laporkan ke kanal pengaduan resmi.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan:

• KUR Sektor Pertanian 100% gratis. Tidak ada biaya pendaftaran atau pungutan apapun. Waspadai praktik percaloan.
• Pastikan usaha sudah berjalan minimal 6 bulan.
• Untuk KUR hingga Rp100 juta, tidak perlu agunan tambahan. Cukup gunakan agunan pokok berupa usaha atau objek yang dibiayai.
• Sektor pertanian tidak dikenakan batasan frekuensi akses KUR dan tidak dikenakan bunga berjenjang.
• Manfaatkan skema pembayaran yarnen (bayar setelah panen) untuk menyesuaikan cicilan dengan siklus produksi.
• Gunakan KUR sesuai peruntukan: modal kerja atau investasi usaha. Penyalahgunaan dapat dikenakan sanksi.
• Simpan bukti pembayaran angsuran dengan baik.

Program terkait yang dapat diakses petani:

• Kredit Usaha Alsintan — kredit untuk modernisasi alat dan mesin pertanian
• Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) — perlindungan dari risiko gagal panen
• Kartu Tani — kartu multifungsi untuk akses pupuk bersubsidi dan layanan perbankan
• Subsidi Pupuk — program pupuk bersubsidi dengan HET terjangkau

KUR Sektor Pertanian merupakan program pembiayaan bersubsidi pemerintah Indonesia yang memberikan akses modal kerja dan investasi dengan bunga rendah bagi pelaku usaha di sektor pertanian. Plafon KUR Sektor Pertanian mencapai Rp500 juta dengan suku bunga mulai 3% efektif per tahun untuk KUR Super Mikro dan 6% efektif per tahun untuk sektor produksi.

Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan plafon KUR pertanian sebesar Rp300 triliun untuk memperkuat pembiayaan, produksi, dan ketahanan pangan nasional. Sektor pertanian mendapat perhatian khusus melalui berbagai relaksasi, termasuk penghapusan batasan frekuensi akses, penghapusan bunga berjenjang, dan skema pembayaran yarnen yang disesuaikan dengan siklus produksi.

Relaksasi Khusus KUR Pertanian 2026

Pemerintah memberikan sejumlah relaksasi KUR untuk sektor pertanian guna mendukung swasembada pangan dan kesejahteraan petani:

• Penghapusan batasan frekuensi akses: Petani di sektor produksi dapat mengakses KUR tanpa batas akumulasi pinjaman selama memenuhi syarat
• Penghapusan bunga berjenjang: Sektor produksi hanya dikenakan bunga flat 6% tanpa kenaikan bertahap
• Relaksasi agunan tambahan: KUR Khusus dapat diakses tanpa agunan tambahan karena offtaker bertindak sebagai avalis
• Skema yarnen: Pembayaran disesuaikan dengan siklus produksi, meringankan arus kas petani selama masa tanam
• Kemitraan offtaker: Offtaker dapat menyampaikan calon debitur yang masuk kategori khusus, memudahkan akses pembiayaan

KUR Khusus Tebu Rakyat

Pemerintah memberikan relaksasi khusus untuk petani tebu rakyat melalui KUR Khusus Tebu. Skema ini memberikan plafon hingga Rp500 juta dengan bunga 6% efektif per tahun, tanpa bunga gradual, dan tanpa batasan akses berulang selama petani memiliki mitra usaha (offtaker). KUR Khusus Tebu dapat diakses tanpa agunan tambahan karena offtaker bertindak sebagai avalis, sekaligus menjamin adanya pasar dan kepastian harga bagi petani.

Dukungan APBN untuk Pertanian

Selain KUR, pemerintah juga memberikan dukungan APBN melalui subsidi pupuk, bantuan benih, bantuan alat dan mesin pertanian, penguatan Bulog, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sinergi antara pembiayaan KUR dan dukungan APBN lainnya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian yang lebih produktif, efisien, dan berdaya saing.

KUR untuk Sektor Peternakan

Pemerintah tengah menyiapkan skema KUR khusus untuk pengembangan budidaya unggas dengan suku bunga 3 persen. Dalam skema ini, BUMN ditunjuk sebagai penggerak ekosistem mulai dari penyediaan sarana produksi, penjaminan pasar, hingga penguatan rantai pasok, sehingga mampu memastikan keberlanjutan usaha peternakan rakyat.