Program Kartu Nelayan

Kartu Nelayan adalah kartu identitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kelautan dan perikanan [citation:3][citation:4]. Kartu ini diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan [citation:4].

Kartu Nelayan berfungsi sebagai: (a) identitas profesi nelayan; (b) basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan; (c) memberikan kemudahan dalam pembinaan nelayan; dan (d) memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program Kementerian [citation:3][citation:4].

Dalam perkembangannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengembangkan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang menjadi identitas resmi bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, termasuk nelayan. Kartu KUSUKA menjadi pintu masuk bagi nelayan untuk memperoleh berbagai program pemerintah seperti BPJS Ketenagakerjaan, Bantuan Pemerintah untuk Nelayan (BPAN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan alat tangkap, hingga subsidi BBM [citation:10].

Syarat untuk memperoleh Kartu Nelayan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 [citation:4]:

• Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut
• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Berdomisili di wilayah kabupaten/kota tempat pengajuan
• Warga yang bekerja sebagai buruh di pabrik pengolahan ikan tidak termasuk klasifikasi nelayan
• Petambak ikan tidak termasuk nelayan [citation:11]

Dokumen persyaratan:

• Formulir permohonan penerbitan Kartu Nelayan yang telah diisi
• Fotokopi KTP
• Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai nelayan
• Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar [citation:4]

Catatan: Beberapa daerah seperti DKP Sumenep mensyaratkan cukup melampirkan KTP dan setelah diverifikasi bahwa yang bersangkutan benar-benar nelayan, kartu langsung dicetak [citation:11].

Manfaat Kartu Nelayan:

• Identitas Profesi: Kartu Nelayan merupakan identitas resmi yang menunjukkan bahwa seseorang terdaftar sebagai nelayan dalam sistem pendataan pemerintah [citation:1]
• Basis Data: Data nelayan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, memetakan kebutuhan nelayan, memberikan perlindungan, serta melaksanakan berbagai program pemberdayaan [citation:1]
• Akses BBM Subsidi: Kartu Nelayan atau Kartu KUSUKA menjadi salah satu syarat untuk mengajukan BBM subsidi. Nelayan yang ingin mengajukan BBM subsidi cukup melengkapi persyaratan seperti kartu nelayan atau KUSUKA serta dokumen kapal, kemudian akan memperoleh barcode yang dapat digunakan untuk penebusan BBM subsidi di SPBU yang ditentukan [citation:5]
• Akses Asuransi: Kartu Nelayan menjadi syarat untuk mendaftar program asuransi nelayan. Kartu KUSUKA memberikan akses ke perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, hingga beasiswa pendidikan untuk anak [citation:10][citation:17]
• Akses Bantuan Pemerintah: Kartu KUSUKA menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai program bantuan pemerintah dari KKP, termasuk bantuan alat tangkap dan program pemberdayaan lainnya [citation:10][citation:14]
• Akses Kredit: Kartu Nelayan/KUSUKA memudahkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) [citation:10]
• Layanan Sms Gateway: Saat mendaftar Kartu Nelayan, nelayan mencantumkan nomor telepon untuk mendapatkan layanan SMS Gateway yang memberikan informasi perkiraan cuaca dari BMKG [citation:17]

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Kartu Nelayan [citation:4]:

• Formulir Permohonan Penerbitan Kartu Nelayan yang telah diisi lengkap
• Fotokopi KTP
• Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai nelayan
• Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar

Informasi yang tercantum dalam Kartu Nelayan [citation:4]:

• Nomor Induk Nelayan (NIN)
• Nama nelayan
• Alamat nelayan
• NIK
• Status di kapal
• Masa berlaku kartu
• Tanda tangan nelayan
• Kode bar (barcode)
• Foto nelayan

Alur dan tata cara pengajuan Kartu Nelayan [citation:4]:

1. Nelayan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili dengan melampirkan dokumen persyaratan
2. Dinas memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen
3. Jika permohonan telah lengkap dan sesuai, Kepala Dinas Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Kartu Nelayan
4. Kartu Nelayan diserahkan kepada pemohon

Perubahan Kartu Nelayan:

• Perubahan dapat dilakukan setelah 3 bulan sejak kartu diterbitkan
• Perubahan dilakukan apabila terdapat perubahan domisili nelayan
• Permohonan perubahan dilengkapi dengan formulir, fotokopi kartu lama, dan fotokopi KTP
• Kepala Dinas menerbitkan kartu perubahan paling lama 2 hari kerja

Perpanjangan Kartu Nelayan:

• Dapat diajukan 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir
• Kartu berlaku selama 5 tahun [citation:4]

Status kepemilikan dan penerbitan Kartu Nelayan dapat ditanyakan melalui:

• Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sesuai domisili [citation:4]
• Penyuluh Perikanan setempat [citation:1]

Untuk Kartu KUSUKA, informasi dapat diakses melalui portal satudata.kkp.go.id [citation:14].

Kartu Nelayan bukan program bantuan tunai. Kartu ini merupakan identitas profesi yang tidak memiliki mekanisme pencairan dana. Pengecekan terkait Kartu Nelayan hanya untuk memastikan status kepemilikan dan masa berlaku kartu.

• 14 April 2016: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan ditetapkan [citation:4]
• 18 April 2016: Peraturan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 589 [citation:4]

Yang tidak memenuhi syarat untuk Kartu Nelayan [citation:11]:

• Warga yang bekerja sebagai buruh di pabrik pengolahan ikan
• Petambak ikan
• Pihak yang bukan nelayan atau tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan:

• Kepemilikan Kartu Nelayan tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan pemerintah. Setiap program memiliki ketentuan, persyaratan, dan mekanisme yang berbeda sesuai peraturan yang berlaku [citation:1][citation:6]
• Kartu Nelayan merupakan salah satu dokumen penting dalam proses pendataan, verifikasi, dan penetapan sasaran agar berbagai program pemerintah benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak [citation:1]
• Nelayan yang belum memiliki Kartu Nelayan dianjurkan untuk segera mendaftarkan diri karena penyaluran bantuan kepada nelayan akan memprioritaskan nelayan yang telah terdaftar dan memiliki kartu [citation:20]
• Pastikan data yang diisi valid dan sesuai dengan dokumen resmi untuk memperlancar proses verifikasi

Program terkait yang dapat diakses nelayan:

• Kartu KUSUKA — Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang menjadi identitas resmi dan pintu masuk berbagai program bantuan KKP [citation:10]
• BPJS Ketenagakerjaan untuk Nelayan — perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua [citation:10]
• Asuransi Nelayan — program perlindungan dengan santunan hingga Rp200 juta [citation:17]
• Kredit Usaha Rakyat (KUR) — pembiayaan modal usaha dengan bunga rendah [citation:10]
• Bantuan Pemerintah untuk Nelayan (BPAN) — bantuan alat tangkap dan program pemberdayaan lainnya [citation:10]

Kartu Nelayan adalah identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk nelayan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016. Kartu ini berfungsi sebagai identitas profesi, basis data untuk perlindungan dan pemberdayaan, serta memudahkan pelaksanaan program Kementerian [citation:3][citation:4].

Kartu Nelayan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Pengajuan dilakukan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dengan melampirkan KTP, surat keterangan dari kepala desa/lurah, dan pas foto [citation:4].

Penting untuk dipahami bahwa kepemilikan Kartu Nelayan tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan pemerintah. Namun, kartu ini merupakan dokumen penting dalam proses pendataan dan verifikasi untuk berbagai program bantuan [citation:1][citation:6].

Kartu Nelayan dan KUSUKA

Dalam perkembangan tata kelola sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang merupakan pengembangan dari Kartu Nelayan. KUSUKA menjadi identitas resmi bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, termasuk nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan [citation:10].

Kartu KUSUKA menjadi pintu masuk bagi nelayan untuk memperoleh fasilitas penting seperti BPJS Ketenagakerjaan, Bantuan Pemerintah untuk Nelayan (BPAN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan alat tangkap, hingga subsidi BBM [citation:10].

Kartu Nelayan untuk Akses BBM Subsidi

Kartu Nelayan atau Kartu KUSUKA menjadi salah satu syarat untuk mengajukan BBM subsidi. Nelayan yang ingin mengajukan BBM subsidi cukup melengkapi persyaratan seperti kartu nelayan atau KUSUKA serta dokumen kapal, termasuk pas kecil bagi kapal di bawah lima gross tonase (GT). Setelah data diverifikasi, nelayan akan memperoleh barcode yang dapat digunakan untuk melakukan penebusan BBM subsidi di SPBU yang telah ditentukan [citation:5].

Nelayan dengan kapal di bawah 30 GT tetap berhak mendapatkan BBM subsidi melalui mekanisme yang diatur pemerintah, baik melalui SPBU Nelayan menggunakan QR Code Subsidi Tepat maupun melalui SPBU reguler dengan melampirkan surat rekomendasi resmi dari DKP setempat [citation:7].

Kartu KUSUKA untuk Asuransi dan Perlindungan

Kartu KUSUKA memberikan akses ke perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Nelayan yang terdaftar akan mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, hingga beasiswa pendidikan untuk anak bila terjadi hal yang tidak diinginkan [citation:10].

Penelitian di Gampong Lambada Lhok, Aceh Besar, menunjukkan empat bentuk pemanfaatan Kartu KUSUKA: Program Asuransi Nelayan (Asnel), bantuan pendidikan bagi anak nelayan, pengajuan proposal kelompok perikanan, dan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) [citation:15].

Tantangan dalam Pelaksanaan Kartu Nelayan

Meskipun Kartu Nelayan memberikan berbagai manfaat, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Survei yang dilakukan KNTI bersama Koalisi Kusuka pada tahun 2020 dan 2021 di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota menemukan sebanyak 82,8% nelayan kecil tidak memiliki akses terhadap BBM bersubsidi karena persyaratan administrasi yang rumit [citation:13].

Nelayan mengalami diskriminasi akses BBM bersubsidi dengan persyaratan administrasi yang rumit. Untuk memperoleh surat rekomendasi, nelayan harus memiliki pas kecil (izin melaut) dan Bukti Pencatatan Kapal (BPKP) yang dikeluarkan oleh pihak pelabuhan. Untuk mengurus persyaratan administrasi tersebut, pemukiman nelayan umumnya memiliki jarak cukup jauh dari pusat layanan [citation:13].