Free Electricity Connection / New Electricity Installation Assistance

Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) adalah program bantuan pemerintah Indonesia yang memberikan sambungan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu yang belum memiliki akses listrik mandiri . Program ini merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan akses listrik khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan menjadi bagian dari percepatan pemerataan akses energi di seluruh Indonesia .

BPBL dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PT PLN (Persero) sebagai pelaksana teknis pemasangan. Dasar hukum program ini adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu .

Program BPBL telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dan terus berlanjut dengan target yang meningkat setiap tahun. Pada tahun 2025, program ini berhasil melampaui target dengan realisasi lebih dari 220.000 rumah tangga penerima manfaat di seluruh Indonesia .

Syarat penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 :

• Rumah tangga tidak mampu yang belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN (Persero)
• Berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PT PLN (Persero) tanpa dilakukan perluasan jaringan
• Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial
• Berdomisili di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T); dan/atau
• Berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat layak menerima BPBL

Persyaratan administrasi:

• KTP (Kartu Tanda Penduduk)
• KK (Kartu Keluarga)
• Alamat rumah lengkap

Catatan: Program BPBL tidak membatasi penerima berdasarkan kategori strata ekonomi tertentu dalam praktiknya di beberapa daerah. Selama warga belum memiliki sambungan listrik sendiri dan memenuhi persyaratan administrasi dasar, maka tetap dapat diusulkan .

Manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL):

• Pemasangan instalasi listrik rumah tangga dengan daya 900 VA
• Tiga titik lampu dan satu kotak kontak
• Pemasangan kWh meter dan Miniature Circuit Breaker (MCB)
• Biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO)
• Biaya penyambungan baru ke PT PLN (Persero)
• Token listrik perdana sebesar Rp100.000
• Lampu LED, sakelar, dan stop kontak secara gratis

Biaya yang ditanggung pemerintah: Rata-rata biaya pasang baru listrik adalah Rp2 juta hingga Rp2,5 juta per rumah tangga. Seluruh biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah melalui APBN Kementerian ESDM .

Capaian Program:

• 2025: Realisasi lebih dari 220.000 rumah tangga (melebihi target 215.000)
• 2026: Target 225.000 rumah tangga

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan BPBL:

• KTP (Kartu Tanda Penduduk)
• KK (Kartu Keluarga)
• Alamat rumah lengkap

Data calon penerima juga harus terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau divalidasi oleh kepala desa/lurah setempat .

Alur pengajuan dan pelaksanaan BPBL :

1. Pendataan calon penerima dilakukan oleh pemerintah desa/kelurahan bersama Dinas ESDM setempat dan PLN
2. Calon penerima diverifikasi kelayakannya, termasuk pengecekan DTKS dan validasi kepala desa/lurah
3. Daftar usulan disampaikan ke Bappeda atau Dinas ESDM untuk diteruskan ke Kementerian ESDM
4. Kementerian ESDM melakukan verifikasi dan menetapkan penerima manfaat
5. PLN melaksanakan penyambungan listrik gratis di rumah penerima
6. Penyalaan simbolis dan penyerahan bantuan kepada penerima manfaat

Pengajuan kolektif: Masyarakat yang memenuhi syarat diminta berkoordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, maupun kecamatan setempat agar dapat diusulkan secara kolektif .

Batas waktu: Setiap daerah memiliki batas waktu pengajuan yang berbeda. Contoh: Kabupaten Barito Utara menetapkan batas akhir pengajuan 22 Mei 2026 .

Status pengajuan dan pelaksanaan BPBL dapat ditanyakan melalui:

• Pemerintah Desa/Kelurahan setempat
• Dinas ESDM Kabupaten/Kota atau Provinsi
• Bappeda setempat
• Contact Center ESDM 136
• PT PLN (Persero) terdekat

Program BPBL 100% GRATIS dan tidak dipungut biaya apapun kepada masyarakat yang menjadi sasaran program .

Jika masyarakat penerima bantuan dimintai pungutan oleh oknum tertentu, laporkan dengan melengkapi data seperti: Nama, NIK, ID pelanggan PLN, alamat, serta menyertakan kronologi disertai bukti-bukti ke kanal pengaduan berikut :

• Contact Center 136
• Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – LAPOR!
• Media sosial @infogatrik
• Email: infogatrik@esdm.go.id

Identitas pelapor dijamin keamanannya .

• 2022: Program BPBL mulai dilaksanakan
• 2025: Realisasi BPBL lebih dari 220.000 rumah tangga, melebihi target 215.000
• 15 April 2026: Surat Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM Nomor B-1070/TL.03/DJL.5/2026 perihal Usulan Data Calon Penerima BPBL Tahun 2026
• 2026: Target 225.000 rumah tangga penerima manfaat BPBL
• 2029: Target seluruh masyarakat Indonesia menikmati akses listrik

Yang tidak memenuhi syarat untuk BPBL :

• Rumah tangga yang sudah tercatat sebagai pelanggan PLN
• Rumah tangga yang berada di daerah yang belum tersedia jaringan listrik PLN (memerlukan perluasan jaringan)
• Rumah tangga mampu secara ekonomi yang dapat membayar biaya pasang baru sendiri
• Rumah tangga yang tidak terdaftar dalam DTKS dan tidak divalidasi oleh kepala desa/lurah

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan:

• Program BPBL 100% gratis. Tidak ada biaya apapun untuk pendaftaran maupun pemasangan .
• Waspadai pungutan liar (pungli). Laporkan ke Contact Center ESDM 136 jika menemukan praktik tersebut .
• Program ini menggunakan APBN Kementerian ESDM dan mendapat dukungan penuh dari Komisi VII DPR RI .
• Selain BPBL, terdapat program Light Up The Dream (LUTD) dari donasi pegawai PLN yang juga memberikan sambungan listrik gratis. Program ini telah berjalan sejak 2020 dan telah menyambungkan listrik kepada lebih dari 44.317 keluarga prasejahtera .
• Untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan PLN, pemerintah menggunakan solusi Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti PLTS komunal, mikrohidro, dan tenaga angin melalui program Listrik Perdesaan (Lisdes) .
• Pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia sudah teraliri listrik pada 2029-2030 .

Program terkait yang dapat diakses masyarakat:

• Program Listrik Perdesaan (Lisdes) — pembangunan infrastruktur jaringan listrik untuk desa terpencil
• Light Up The Dream (LUTD) — program donasi pegawai PLN untuk sambungan listrik gratis
• Terang Kampungku — program listrik tenaga surya komunal di daerah terpencil
• Subsidi Listrik — bantuan tarif listrik untuk rumah tangga miskin

Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan akses listrik. Program ini memberikan sambungan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu yang belum memiliki akses listrik mandiri, dengan bantuan mencakup instalasi listrik, kWh meter, SLO, dan token perdana .

Pada tahun 2025, program ini berhasil melampaui target dengan realisasi lebih dari 220.000 rumah tangga, dan pada tahun 2026 pemerintah menargetkan 225.000 rumah tangga penerima manfaat . Program ini 100% gratis dan tidak dipungut biaya apapun.

Masyarakat yang memenuhi syarat dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan untuk diusulkan secara kolektif. Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati akses listrik pada tahun 2029 .

Perbedaan BPBL dan Light Up The Dream (LUTD)

Terdapat dua program sambungan listrik gratis yang berjalan di Indonesia :

• BPBL: Program pemerintah (Kementerian ESDM) yang didanai APBN. Menyasar rumah tangga tidak mampu yang terdaftar dalam DTKS dan berada di wilayah yang sudah tersedia jaringan PLN. Dilaksanakan sejak 2022
• Light Up The Dream (LUTD): Program donasi sukarela pegawai PLN yang didanai dari inisiatif internal. Telah berjalan sejak 2020 dan telah menyambungkan listrik kepada lebih dari 44.317 keluarga prasejahtera

Strategi Pemerintah Mencapai Elektrifikasi Penuh

Pemerintah menggunakan tiga strategi utama untuk mencapai elektrifikasi penuh pada 2029 :

1. Perluasan Jaringan PLN: Menghubungkan desa dan rumah tangga yang berada dekat dengan jaringan PLN yang sudah ada
2. Mini Grid dan Pembangkit Terisolasi: Membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan untuk komunitas di daerah yang sulit dijangkau
3. Solusi Energi Terbarukan: Menggunakan panel surya (PLTS), mikrohidro, dan tenaga angin untuk daerah yang tersebar dan terpencil

Dampak Nyata BPBL bagi Masyarakat

Ruslan, warga Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, mengaku hidup tanpa listrik selama hampir satu dekade sebelum menerima BPBL. Kini ia berencana membeli kulkas untuk berjualan es dan mendukung usaha menjahit istrinya. "Kalau ada listrik, saya bisa beli kulkas, nanti bisa berjualan es atau minuman dingin," ujarnya .

Di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sebanyak 513 KK kurang mampu menerima bantuan BPBL. Bantuan mencakup pemasangan instalasi dengan daya 900 VA, tiga titik lampu, satu kotak kontak, SLO, dan token perdana Rp100.000 .

Program Terang Kampungku untuk Daerah Terpencil

Untuk desa-desa yang belum terjangkau jaringan PLN, pemerintah daerah bekerja sama dengan PLN menjalankan program Terang Kampungku dengan mengandalkan tenaga matahari (PLTS komunal). Di Kabupaten Kutai Kartanegara, program ini menargetkan desa-desa hingga daerah pelosok dapat menikmati listrik 24 jam .