Self-Help Housing Stimulant Assistance

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer disebut Bedah Rumah adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni atau membangun rumah swadaya baru.

Dalam petunjuk teknis 2026, BSPS merupakan bagian dari Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. Program ini dilaksanakan dengan prinsip keswadayaan dan gotong royong agar masyarakat dapat memiliki rumah yang memenuhi standar keselamatan bangunan, kecukupan luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

BSPS dilaksanakan secara nasional melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama unsur pemerintah daerah, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, satuan kerja, tenaga pendamping, serta pemerintah desa atau kelurahan.

Calon penerima BSPS harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis. Persyaratan utama antara lain:

• Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan diprioritaskan masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
• Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah.
• Termasuk rumah tangga desil 4 ke bawah dan/atau memiliki penghasilan gabungan suami dan istri paling tinggi sesuai batas UMP atau UMK yang berlaku.
• Untuk peningkatan kualitas rumah, memiliki dan menempati satu-satunya rumah yang tidak layak huni dan telah dimiliki serta dihuni sekurang-kurangnya 3 tahun.
• Untuk pembangunan baru, memiliki dan menempati satu-satunya rumah yang rusak total atau memiliki tanah pada kaveling yang matang dengan bukti penguasaan yang sah.
• Belum pernah menerima program bantuan pembangunan rumah swadaya atau kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR dalam 10 tahun terakhir, dengan pengecualian tertentu bagi korban bencana atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Bersedia mengikuti ketentuan program, termasuk membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan mengikuti pembinaan serta pemberdayaan.

BSPS memberikan dukungan dana untuk membuat rumah masyarakat menjadi layak huni. Bantuan dapat digunakan untuk:

• Membeli bahan bangunan.
• Membayar upah kerja.
• Melaksanakan peningkatan kualitas rumah swadaya atau pembangunan baru rumah swadaya.
• Dalam kondisi tertentu, penerima juga dapat memperoleh dukungan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum seperti jalan lingkungan, drainase, tangki septik, pompa air, sambungan air bersih, atau saluran air limbah rumah tangga.

Besaran bantuan tidak selalu sama untuk seluruh wilayah. Berdasarkan petunjuk teknis 2026, nilai bantuan diusulkan oleh Direktur Jenderal untuk ditetapkan Menteri dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya, ketersediaan anggaran, perkiraan keswadayaan, dan tingkat kemahalan lokasi. Sebagai referensi, pada TA 2025 nilai reguler untuk peningkatan kualitas rumah di luar Papua dan Maluku Utara adalah Rp20 juta per unit, sedangkan besaran untuk wilayah tertentu dapat lebih tinggi.

Dokumen yang diperlukan dapat berbeda sesuai lokasi dan tahap verifikasi. Dokumen dan data yang umumnya perlu disiapkan meliputi:

• Kartu identitas atau data kependudukan penerima.
• Dokumen keluarga yang menunjukkan status sudah berkeluarga.
• Bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang sah.
• Dokumen pendukung penguasaan tanah seperti sertifikat, bukti jual beli, hibah, girik, petok D, leter C, pipil, atau dokumen lain yang diakui sesuai kondisi setempat.
• Data atau dokumen yang berkaitan dengan kondisi rumah tidak layak huni.
• Data penghasilan keluarga apabila diperlukan dalam proses verifikasi.
• Dokumen atau pernyataan kesediaan mengikuti ketentuan program dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan.

Dokumen final ditentukan berdasarkan mekanisme verifikasi dan ketentuan pelaksana di lokasi.

BSPS bukan program yang umumnya diajukan secara mandiri melalui formulir online nasional oleh setiap warga. Pengusulan lokasi dan calon penerima dilakukan melalui mekanisme pemerintah dan sistem informasi bantuan perumahan.

1. Calon lokasi dan calon penerima diusulkan melalui pemerintah daerah atau pihak pengusul sesuai ketentuan.
2. Data calon penerima diperiksa dan diprioritaskan berdasarkan kriteria program, termasuk data sosial ekonomi dan kondisi rumah.
3. Tim pelaksana melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan terhadap calon penerima.
4. Calon penerima yang memenuhi persyaratan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.
5. Penerima membentuk Kelompok Penerima Bantuan dan mengikuti pendampingan.
6. Dana disalurkan melalui rekening penerima sesuai mekanisme program dan digunakan untuk bahan bangunan serta upah kerja sesuai rencana penggunaan dana.
7. Pembangunan atau perbaikan rumah dilakukan dengan pendampingan dan pengawasan sampai memenuhi ketentuan program.

Tidak terdapat satu halaman publik nasional yang dapat digunakan seluruh masyarakat untuk memasukkan NIK dan langsung mengecek status BSPS. Informasi calon penerima dan penerima BSPS dikelola melalui mekanisme pemerintah daerah, sistem informasi bantuan perumahan, serta proses verifikasi dan penetapan.

Masyarakat yang telah diusulkan dapat menanyakan perkembangan kepada pemerintah desa atau kelurahan, pemerintah kabupaten/kota, dinas yang menangani bidang perumahan, tenaga pendamping, atau Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sesuai wilayah.

Dana BSPS disalurkan melalui mekanisme rekening penerima bantuan sesuai ketentuan program. Dalam pelaksanaannya, dana digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja serta dimanfaatkan sesuai rencana penggunaan dana.

Penyaluran dan pemanfaatan dana dilakukan secara bertahap dan dipantau oleh pelaksana program. Penerima dapat meminta informasi mengenai status rekening dan penyaluran kepada pihak pelaksana atau bank penyalur yang ditunjuk di wilayahnya.

• 13 Maret 2026: Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya ditetapkan.
• 30 Maret 2026: Program BSPS Tahun Anggaran 2026 resmi diluncurkan di Kabupaten Tangerang, Banten.
• Tahun Anggaran 2026: Pemerintah meningkatkan target BSPS menjadi sekitar 400.000 unit rumah.
• 2026: Pelaksanaan fisik ditargetkan selesai sekitar Oktober 2026 atau paling lambat November 2026 berdasarkan perkembangan program yang disampaikan Kementerian PKP.

BSPS tidak diberikan kepada semua pemilik rumah secara otomatis. Calon penerima dapat tidak memenuhi syarat apabila tidak termasuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, tidak memiliki atau menguasai tanah secara sah, rumah tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, tidak lolos verifikasi, atau tidak bersedia mengikuti mekanisme program.

Calon penerima yang telah menerima program bantuan pembangunan rumah swadaya atau kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR dalam 10 tahun terakhir pada umumnya tidak dapat menerima BSPS kembali, kecuali terdapat pengecualian berdasarkan ketentuan untuk korban bencana atau peraturan perundang-undangan.

BSPS bersifat stimulan, sehingga penerima diharapkan memiliki keswadayaan sesuai kemampuan. Keswadayaan dapat berupa tenaga kerja, modal sosial, tabungan bahan bangunan, bahan bangunan layak pakai, atau dukungan lain yang diperbolehkan.

Penerima wajib menggunakan bantuan sesuai peruntukan, mengikuti pendampingan, membentuk Kelompok Penerima Bantuan, serta menjaga akuntabilitas penggunaan dana. Pemilihan toko atau penyedia bahan bangunan dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan program.

Besaran bantuan dapat berbeda menurut lokasi dan jenis kegiatan. Jangan menggunakan angka bantuan dari tahun sebelumnya sebagai jaminan bahwa jumlah yang sama akan diterima pada tahun berjalan.

Program yang berkaitan dengan BSPS antara lain Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, Bantuan Sarana Hunian Usaha, Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan berbagai program perumahan dalam ekosistem Program 3 Juta Rumah.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang lebih layak melalui peningkatan kualitas rumah atau pembangunan baru rumah swadaya. Program ini menekankan verifikasi penerima, kepemilikan atau penguasaan tanah yang sah, keswadayaan, gotong royong, dan pendampingan. Pada 2026, BSPS diperluas secara signifikan dengan target sekitar 400.000 unit rumah sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian layak dan mendukung Program 3 Juta Rumah.

BSPS 2026 dan Program Bedah Rumah

Pada 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meningkatkan skala BSPS secara signifikan. Program ini tidak hanya berfokus pada renovasi rumah tidak layak huni, tetapi juga mencakup pembangunan baru rumah swadaya bagi penerima yang memenuhi kriteria.

Dua Jenis Kegiatan Utama

• Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS): memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.
• Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS): membangun rumah baru yang layak huni sebagai pengganti rumah rusak total atau pada kaveling tanah matang sesuai persyaratan.

Besaran Bantuan

Nilai bantuan ditetapkan berdasarkan kebutuhan biaya, anggaran yang tersedia, perkiraan keswadayaan, dan tingkat kemahalan lokasi. Karena itu, nominal BSPS dapat berbeda antarwilayah dan jenis kegiatan. Pada 2025, sebagai contoh, nilai peningkatan kualitas rumah reguler di luar Papua dan Maluku Utara ditetapkan Rp20 juta per unit, sementara wilayah tertentu memiliki nilai yang lebih tinggi.