Program Keluarga Harapan - PKH Kesehatan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin dan/atau rentan. Salah satu komponen PKH adalah komponen kesehatan yang membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong pemanfaatan layanan kesehatan.

Dalam ketentuan terbaru, komponen kesehatan PKH meliputi ibu hamil dan anak berusia sampai dengan 7 tahun yang belum bersekolah. Program PKH juga mengatur komponen lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam kepesertaan sesuai ketentuan yang berlaku.

PKH dilaksanakan secara nasional melalui penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran bantuan sosial, dan pendampingan.

PKH Kesehatan ditujukan kepada keluarga miskin dan/atau rentan yang memenuhi ketentuan kepesertaan PKH dan memiliki komponen kesehatan yang ditetapkan.

• Ibu hamil: anggota keluarga yang sedang hamil dan memenuhi ketentuan komponen kesehatan PKH.
• Anak usia dini: anak berusia sampai dengan 7 tahun yang belum bersekolah.
• Keluarga termasuk dalam kelompok sasaran PKH berdasarkan peringkat kesejahteraan keluarga.
• Data keluarga tercatat dalam sistem data sosial ekonomi pemerintah sesuai ketentuan.
• KPM wajib memanfaatkan layanan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan program.

Penetapan penerima dilakukan melalui mekanisme pemerintah dan bukan berdasarkan pendaftaran mandiri yang secara otomatis menghasilkan bantuan.

Untuk tahun 2026, besaran bantuan komponen kesehatan PKH yang ditetapkan adalah:

• Ibu hamil: Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 per tahap.
• Anak usia dini sampai dengan 7 tahun yang belum bersekolah: Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 per tahap.

Penyaluran PKH dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran. Total bantuan yang diterima satu keluarga dapat berbeda karena bergantung pada jumlah dan jenis komponen yang ditetapkan dalam keluarga tersebut.

Selain bantuan uang, PKH diarahkan untuk meningkatkan akses KPM terhadap layanan kesehatan dan mendorong perubahan perilaku serta kemandirian keluarga.

Dokumen yang dapat diperlukan dalam proses pendataan, verifikasi, atau pemutakhiran data PKH antara lain:

• Kartu Keluarga (KK).
• Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua atau anggota keluarga yang relevan.
• Dokumen atau data identitas anggota keluarga.
• Data kehamilan atau data fasilitas kesehatan apabila diperlukan untuk verifikasi komponen ibu hamil.
• Data identitas anak dan informasi usia anak untuk komponen anak usia dini.
• Dokumen pendukung lain yang diminta oleh pemerintah daerah atau petugas sosial.

Dokumen yang diperlukan dapat berbeda berdasarkan kondisi keluarga dan mekanisme verifikasi yang digunakan.

PKH tidak pada dasarnya merupakan bantuan yang dapat langsung diajukan melalui formulir online untuk memperoleh pembayaran. Calon KPM ditetapkan melalui mekanisme data sosial ekonomi dan proses penetapan pemerintah.

1. Pastikan data kependudukan keluarga sesuai dengan kondisi sebenarnya.
2. Pastikan keluarga tercatat dalam data sosial ekonomi pemerintah sesuai ketentuan.
3. Jika keluarga memenuhi kriteria tetapi belum tercatat, ikuti mekanisme usulan atau pemutakhiran data melalui pemerintah daerah atau kanal resmi Cek Bansos.
4. Jika ditetapkan sebagai KPM PKH dan memiliki komponen kesehatan, data komponen tersebut menjadi dasar penyaluran bantuan.
5. Gunakan fasilitas kesehatan dan ikuti ketentuan program sesuai komponen keluarga.
6. Pantau status penerima dan informasi penyaluran melalui kanal resmi Kementerian Sosial.

Status penerima PKH dapat diperiksa melalui portal resmi Cek Bansos Kementerian Sosial. Pengguna dapat memasukkan informasi wilayah dan nama sesuai petunjuk pada sistem.

Status penerima dan komponen bantuan dapat berubah setelah pemutakhiran data dan evaluasi. Gunakan kanal resmi untuk mendapatkan informasi terbaru.

Informasi penyaluran PKH dapat diperiksa melalui kanal resmi Cek Bansos dan melalui mitra penyalur yang ditetapkan pemerintah. Penyaluran dapat dilakukan melalui bank penyalur, pos penyalur, atau pihak lain sesuai mekanisme yang berlaku.

Untuk komponen kesehatan tahun 2026, nilai bantuan ibu hamil dan anak usia dini masing-masing adalah Rp750.000 per tahap dengan indeks Rp3.000.000 per tahun.

• Januari-Maret: tahap pertama penyaluran PKH.
• April-Juni: tahap kedua penyaluran PKH.
• Juli-September: tahap ketiga penyaluran PKH.
• Oktober-Desember: tahap keempat penyaluran PKH.

Tanggal pencairan aktual dapat berbeda berdasarkan kesiapan data, proses penyaluran, mekanisme mitra penyalur, dan kebijakan pemerintah.

Tidak semua ibu hamil atau semua anak usia dini otomatis menjadi penerima PKH. Komponen kesehatan hanya diberikan kepada keluarga yang telah ditetapkan sebagai KPM PKH dan memenuhi ketentuan program.

• Keluarga yang tidak memenuhi kriteria sosial ekonomi dan ketentuan PKH tidak otomatis menerima bantuan.
• Ibu hamil yang tidak termasuk dalam KPM PKH tidak otomatis menerima bantuan PKH hanya karena sedang hamil.
• Anak yang tidak memenuhi definisi komponen kesehatan PKH tidak otomatis menerima bantuan komponen kesehatan.
• Data yang tidak sesuai atau tidak diperbarui dapat memengaruhi status dan komponen bantuan.

KPM PKH yang memiliki ibu hamil atau anak usia sampai dengan 7 tahun yang belum bersekolah wajib memanfaatkan layanan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan program.

Pemutakhiran data keluarga penting dilakukan apabila terdapat perubahan anggota keluarga, kehamilan, kelahiran, kematian, alamat, atau kondisi sosial ekonomi.

Gunakan hanya kanal resmi Kementerian Sosial untuk mengecek status penerima dan informasi bantuan. Jangan memberikan uang kepada pihak yang menjanjikan kepastian menjadi penerima PKH.

Program yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan kesehatan keluarga antara lain PKH Pendidikan, Program Sembako, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan program bantuan sosial lain yang ditetapkan pemerintah. Setiap program memiliki persyaratan dan mekanisme penetapan tersendiri.

PKH Kesehatan merupakan komponen kesehatan dari Program Keluarga Harapan untuk membantu keluarga miskin dan/atau rentan yang memiliki ibu hamil atau anak sampai usia 7 tahun yang belum bersekolah. Pada 2026, bantuan untuk ibu hamil dan anak usia dini masing-masing ditetapkan sebesar Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 per tahap. Selain menerima bantuan, KPM wajib memenuhi ketentuan program dan memanfaatkan layanan kesehatan sesuai aturan.

Besaran PKH Kesehatan 2026

• Ibu hamil: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
• Anak usia dini: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.

Komponen Kesehatan dalam Aturan PKH Terbaru

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2026 menetapkan ibu hamil serta anak berusia sampai dengan 7 tahun yang belum bersekolah sebagai komponen kesehatan PKH. Peraturan tersebut juga mengatur lanjut usia dan penyandang disabilitas sebagai bagian dari komponen kepesertaan PKH sesuai ketentuan.

Kewajiban KPM PKH Kesehatan

KPM yang memiliki komponen kesehatan wajib memanfaatkan layanan fasilitas kesehatan. Verifikasi komitmen digunakan untuk memastikan anggota KPM memenuhi ketentuan program. KPM yang tidak memenuhi kewajiban dapat menerima peringatan dan/atau mengalami pengakhiran kepesertaan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Data dan Penetapan Penerima

Ketentuan terbaru PKH menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data calon KPM sesuai peraturan yang berlaku. Penetapan KPM dilakukan melalui mekanisme pemerintah, sehingga keberadaan seseorang dalam kelompok miskin atau memiliki komponen kesehatan saja tidak secara otomatis menjamin penerimaan PKH.