Program Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan pemerintah Indonesia yang dikembangkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan rentan. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.

Sekolah Rakyat diselenggarakan sebagai satuan pendidikan formal berbasis asrama dan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah. Program mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 dan terus dikembangkan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.

Calon peserta didik Sekolah Rakyat terutama berasal dari keluarga yang masuk kelompok miskin, miskin ekstrem, dan rentan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pada tahap awal pelaksanaan, prioritas diberikan kepada keluarga pada desil 1 dan desil 2 DTSEN sesuai ketentuan dan proses seleksi yang berlaku.

Calon siswa didata dan menjalani verifikasi administratif serta kunjungan rumah. Proses seleksi tidak berfokus pada tes akademik, tetapi pada verifikasi kondisi sosial ekonomi dan kesesuaian calon peserta dengan kriteria program.

Sekolah Rakyat memberikan akses pendidikan formal secara gratis dengan konsep pendidikan berbasis asrama. Dukungan yang disediakan pemerintah dalam penyelenggaraan program mencakup kebutuhan pendidikan dan kehidupan peserta didik selama mengikuti program.

• Pendidikan formal pada jenjang yang tersedia.
• Asrama bagi peserta didik sesuai penyelenggaraan sekolah.
• Makanan dan kebutuhan harian selama mengikuti program.
• Buku dan perlengkapan sekolah.
• Seragam dan kebutuhan pendukung pendidikan sesuai ketentuan.
• Pendidikan karakter, kebangsaan, sosial, dan keagamaan.
• Pengembangan keterampilan dan potensi peserta didik.

Dokumen yang dibutuhkan dapat berbeda sesuai tahap seleksi dan ketentuan daerah. Calon peserta umumnya perlu memberikan data identitas keluarga dan dokumen pendidikan yang diperlukan untuk proses verifikasi.

• Dokumen identitas anak dan orang tua atau wali.
• Dokumen keluarga yang diperlukan untuk verifikasi data sosial ekonomi.
• Dokumen atau keterangan pendidikan sebelumnya sesuai jenjang.
• Dokumen lain yang diminta oleh pemerintah daerah atau penyelenggara Sekolah Rakyat.

Dokumen asli atau salinan yang diperlukan harus mengikuti petunjuk dari petugas seleksi setempat.

Penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat dilakukan melalui proses pendataan dan seleksi, bukan pendaftaran bebas seperti sekolah umum. Data calon peserta bersumber dari DTSEN dan kemudian diverifikasi oleh unsur pemerintah terkait.

1. Calon peserta diidentifikasi berdasarkan data sosial ekonomi DTSEN.
2. Data calon siswa diverifikasi secara administratif.
3. Petugas pemerintah daerah, dinas sosial, pendamping, atau unsur terkait dapat melakukan kunjungan rumah.
4. Kondisi keluarga dan kesesuaian calon peserta diverifikasi.
5. Hasil verifikasi ditetapkan melalui mekanisme pemerintah sesuai ketentuan.
6. Peserta yang ditetapkan mengikuti proses penerimaan dan pembelajaran Sekolah Rakyat.

Status calon peserta tidak menggunakan sistem pencairan bantuan tunai. Informasi mengenai proses seleksi, verifikasi, penetapan, dan penerimaan peserta didik perlu dikonfirmasi melalui pemerintah daerah, dinas sosial, atau penyelenggara Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing.

Informasi program juga dapat dipantau melalui portal resmi Sekolah Rakyat Kementerian Sosial.

Sekolah Rakyat bukan program bantuan tunai yang memberikan pembayaran langsung kepada siswa atau keluarga. Manfaat diberikan dalam bentuk layanan pendidikan dan dukungan kebutuhan peserta didik selama mengikuti penyelenggaraan program. Karena itu, tidak terdapat status pencairan atau pembayaran tunai yang perlu dicek seperti pada program bantuan sosial.

• Juli 2025: Sekolah Rakyat mulai beroperasi untuk tahun ajaran 2025/2026.
• Tahun 2026: penyelenggaraan dan pengembangan Sekolah Rakyat terus diperluas berdasarkan keputusan dan ketentuan pemerintah terbaru.

Sekolah Rakyat tidak ditujukan sebagai sekolah umum yang dapat dimasuki tanpa proses seleksi. Calon peserta yang tidak memenuhi kriteria sosial ekonomi program atau tidak lolos proses verifikasi tidak dapat ditetapkan sebagai peserta melalui jalur Sekolah Rakyat.

Kriteria penerimaan dapat berubah sesuai kebijakan dan kapasitas sekolah pada setiap tahap penyelenggaraan.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan, bukan bantuan uang tunai. Calon keluarga tidak perlu membayar biaya pendidikan untuk manfaat yang ditanggung oleh program sesuai ketentuan.

Data sosial ekonomi harus sesuai dengan kondisi keluarga yang sebenarnya karena DTSEN menjadi salah satu dasar penting dalam penentuan calon peserta. Informasi penerimaan dapat berbeda berdasarkan lokasi, jenjang pendidikan, kapasitas sekolah, dan kebijakan terbaru.

Sekolah Rakyat memiliki keterkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Program yang relevan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan berbagai program perlindungan sosial berbasis DTSEN.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis berbasis asrama yang difokuskan pada anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan rentan. Program ini menggabungkan pendidikan formal, pembentukan karakter, serta pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kesempatan anak memperoleh masa depan yang lebih baik.

Karena penerimaan peserta didik menggunakan proses pendataan dan verifikasi pemerintah, calon keluarga sebaiknya memastikan data sosial ekonomi dan data kependudukan mereka tercatat dengan benar serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah dan Kementerian Sosial.

Sekolah Rakyat 2026

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat terus berkembang pada tahun 2026. Kementerian Sosial telah menerbitkan sejumlah keputusan dan peraturan terkait lokasi, kurikulum, pengawasan, tenaga pendidik, seragam, serta tata kelola Sekolah Rakyat. Pada 2026 juga terdapat penetapan kepala Sekolah Rakyat pada berbagai lokasi dan pengembangan lokasi tambahan secara bertahap.

Program ini dirancang untuk menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang berada pada kondisi sosial ekonomi paling membutuhkan.