Program Pendidikan Gratis / Layanan Pendidikan Gratis

Program Pendidikan Gratis adalah komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan layanan pendidikan tanpa biaya bagi murid di sekolah negeri. Kebijakan ini ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada 23 September 2026, yang mencakup jenjang PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK [citation:1][citation:3].

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa komitmen Presiden adalah memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah, dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) [citation:2][citation:4]. Pemerintah akan memperkuat layanan ini melalui dua instrumen utama: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Selain jenjang sekolah dasar dan menengah, pemerintah juga tengah mematangkan rencana perluasan pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi negeri (PTN). Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) telah menyiapkan sejumlah opsi skema pelaksanaan pendidikan tinggi gratis, termasuk cakupan bertahap untuk mahasiswa baru atau kelompok sosial-ekonomi tertentu [citation:1].

Sasaran penerima layanan pendidikan gratis:

• Seluruh murid sekolah negeri pada jenjang PAUD/TK, SD, SMP, dan SMA/SMK [citation:3][citation:7]
• Murid dari keluarga tidak mampu berhak mendapatkan tambahan dukungan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) [citation:2]

Untuk jenjang pendidikan tinggi, kriteria penerima sedang dalam pembahasan dan kemungkinan akan mencakup mahasiswa baru atau kelompok berdasarkan kondisi sosial-ekonomi (desil) tertentu [citation:1].

Manfaat Program Pendidikan Gratis:

• Pembebasan biaya pendidikan bagi murid di sekolah negeri mulai TK hingga SMA/SMK [citation:7]
• Dana BOS diberikan kepada seluruh murid di sekolah negeri dan swasta untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan, termasuk pembayaran gaji guru non-ASN, perbaikan ringan, dan kegiatan ekstrakurikuler [citation:2]
• Program Indonesia Pintar (PIP) bagi murid dari keluarga tidak mampu, dengan besaran bantuan bervariasi per jenjang [citation:2]
• Mulai tahun 2027, murid TK dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan PIP sebesar Rp450.000 per tahun [citation:2][citation:6]
• Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah (TK) sebagai bagian dari program prioritas nasional RPJMN 2025-2029 [citation:6]

Dokumen yang diperlukan untuk mengakses layanan pendidikan gratis:

• Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi data keluarga
• Akta Kelahiran anak
• KTP orang tua/wali
• Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) jika ada
• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan (jika tidak memiliki KIP/KKS)

Untuk pendaftaran PIP TK (mulai 2027), dokumen akan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk PIP pada umumnya.

Cara mengakses layanan pendidikan gratis:

Murid hanya perlu mendaftar ke sekolah negeri terdekat sesuai jenjang pendidikan. Tidak ada pendaftaran terpisah untuk program pendidikan gratis karena kebijakan ini melekat pada sekolah negeri.

Untuk murid dari keluarga tidak mampu yang ingin mendapatkan PIP:

1. Orang tua/wali mendatangi sekolah tempat anak terdaftar
2. Menyerahkan dokumen persyaratan (KK, Akta Kelahiran, KIP/KKS atau SKTM)
3. Sekolah memverifikasi data siswa di Dapodik dan mengusulkan melalui sistem SIPINTAR
4. PIP akan disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku

Untuk memeriksa status penerima Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bagian dari dukungan pendidikan gratis:

1. Buka portal pip.kemendikdasmen.go.id
2. Pilih menu Cari Penerima PIP
3. Masukkan NISN dan NIK siswa
4. Isi kode verifikasi (captcha)
5. Klik tombol pencarian untuk melihat status penerima

Program pendidikan gratis di sekolah negeri tidak memberikan pembayaran tunai langsung. Manfaat diberikan dalam bentuk pembebasan biaya pendidikan dan dana BOS yang dikelola oleh sekolah.

Untuk PIP, dana disalurkan ke rekening SimPel siswa dan dapat dicek melalui portal PIP. Dana dapat digunakan untuk kebutuhan personal pendidikan seperti buku, seragam, dan alat tulis.

• 18 September 2026: Presiden Prabowo menyampaikan komitmen pendidikan gratis dalam HUT ke-28 PAN [citation:5]
• 23 September 2026: Rapat terbatas di Istana Merdeka membahas pendidikan gratis dari TK hingga PTN [citation:1][citation:2]
• 24 September 2026: Anggaran pendidikan RAPBN 2027 disepakati sekitar Rp823,9 triliun [citation:8]
• 2027: Rencana implementasi PIP untuk jenjang TK sebesar Rp450.000 per tahun [citation:6]

Program pendidikan gratis di sekolah negeri berlaku untuk seluruh murid tanpa terkecuali. Namun, untuk PIP sebagai dukungan tambahan, sasaran utamanya adalah murid dari keluarga tidak mampu. Murid dari keluarga mampu tetap mendapatkan layanan pendidikan gratis di sekolah negeri, tetapi tidak berhak atas PIP.

Untuk jenjang swasta, kebijakan sekolah gratis untuk SD dan SMP swasta masih dalam tahap simulasi sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi [citation:15].

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan:

• Program pendidikan gratis berlaku di seluruh sekolah negeri mulai jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK [citation:7]
• Madrasah negeri di bawah Kementerian Agama juga menerapkan prinsip layanan pendidikan gratis yang sama [citation:9]
• Pastikan data siswa di Dapodik (SD/SMP/SMA/SMK) atau EMIS (madrasah) sudah valid untuk memudahkan akses bantuan PIP
• Program PIP untuk jenjang TK akan mulai berlaku tahun 2027 dengan besaran Rp450.000 per tahun [citation:6]
• Pemerintah juga sedang mematangkan skema pendidikan gratis untuk jenjang perguruan tinggi negeri [citation:1]

Program terkait yang mendukung pendidikan gratis:

• Program Indonesia Pintar (PIP) — bantuan pendidikan untuk murid dari keluarga tidak mampu
• Bantuan Operasional Sekolah (BOS) — dana operasional untuk sekolah
• KIP Kuliah — bantuan pendidikan untuk jenjang perguruan tinggi
• Sekolah Rakyat — program pendidikan berasrama gratis untuk anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem [citation:10][citation:16]

Program Pendidikan Gratis merupakan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan bermutu tanpa terkendala biaya. Kebijakan ini mencakup jenjang PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK di sekolah negeri, dan sedang dipersiapkan untuk diperluas hingga perguruan tinggi negeri.

Dukungan pembiayaan diberikan melalui dua instrumen utama: dana BOS untuk seluruh murid dan PIP untuk murid dari keluarga tidak mampu. Mulai tahun 2027, PIP akan diperluas hingga jenjang TK sebagai bagian dari implementasi Wajib Belajar 13 Tahun.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses kanal resmi Kemendikdasmen dan Kemdiktisaintek.

Wajib Belajar 13 Tahun

Wajib Belajar 13 Tahun merupakan program prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang terdiri dari satu tahun pendidikan prasekolah (TK), enam tahun pendidikan dasar, dan enam tahun pendidikan menengah. Anak usia 5-6 tahun diwajibkan mendapatkan akses pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum memasuki jenjang SD [citation:6].

Komitmen Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk memperluas pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Kemdiktisaintek telah menyiapkan sejumlah opsi skema, termasuk penerapan bertahap untuk mahasiswa baru atau kelompok desil tertentu. Keputusan final akan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara [citation:1].

Dukungan untuk Madrasah dan Pendidikan Keagamaan

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa prinsip layanan pendidikan gratis pada sekolah negeri juga berlaku untuk madrasah negeri di bawah Kementerian Agama [citation:9]. Anggota DPR mendorong keadilan anggaran bagi pendidikan keagamaan agar proporsinya setara dengan pendidikan umum [citation:8].

Sekolah Rakyat sebagai Program Pendukung

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Hingga April 2026, program ini telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi di 36 provinsi [citation:10].