Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah [citation:6]. Program ini merupakan bagian dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang juga mencakup BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Dana BOS terbagi dalam tiga kategori [citation:1][citation:18]:

• BOS Reguler: digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin satuan pendidikan
• BOS Kinerja: digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang dinilai berkinerja baik
• BOS Afirmasi: dialokasikan untuk mendukung operasional satuan pendidikan yang berada di daerah khusus

Pada tahun anggaran 2026, total alokasi Dana BOSP mencapai Rp59 triliun [citation:16]. Dana BOS diberikan kepada seluruh murid, baik di sekolah negeri maupun swasta, untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan [citation:2].

Dana BOS Reguler diberikan kepada satuan pendidikan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• Satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) [citation:1]
• Sekolah negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah [citation:2]
• Untuk sekolah di daerah khusus (terpencil, perbatasan, rawan bencana, daerah adat), terdapat batas minimum pembiayaan yang dijamin: SD hingga SMA adalah 60 murid, meskipun jumlah riilnya kurang dari angka tersebut [citation:1]

BOS Kinerja Prestasi diberikan kepada satuan pendidikan yang [citation:12]:

• Merupakan penerima Dana BOS Reguler
• Memiliki prestasi pada ajang talenta tingkat provinsi, nasional, maupun internasional dalam dua tahun terakhir
• Belum pernah atau baru satu kali menerima BOS Kinerja Prestasi

Dana BOS dapat digunakan untuk komponen-komponen pembiayaan operasional berikut [citation:4]:

• Penerimaan Murid Baru
• Pengembangan perpustakaan
• Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
• Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran
• Pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan
• Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan
• Pembiayaan langganan daya dan jasa
• Pemeliharaan sarana dan prasarana
• Penyediaan alat multimedia pembelajaran

Ketentuan khusus penggunaan dana:

• Honor: maksimal 20% untuk sekolah negeri dan 40% untuk sekolah swasta dari total pagu anggaran 2026 [citation:3]
• Sarana & Prasarana: maksimal 20% dari total pagu anggaran [citation:3]
• Literasi: minimal 10% dari Dana BOS Reguler wajib dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan [citation:1]

Satuan biaya per siswa (contoh tahun 2026):

• SD: Rp900.000 per siswa per tahun [citation:9]
• SMP: Rp1.280.000 per siswa per tahun [citation:14]
• SMA: Rp1.500.000 per siswa per tahun [citation:4]
• MI: Rp920.000, MTs: Rp1.120.000, MA: Rp1.570.000 per siswa per tahun [citation:7]

Dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan dan pelaporan Dana BOS meliputi:

• Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) yang disusun melalui aplikasi ARKAS [citation:1]
• Laporan realisasi penggunaan dana Tahap I dan laporan tahunan
• Dokumen pendukung transaksi dan belanja
• Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagai syarat pencairan tahap berikutnya

Seluruh perencanaan dan pelaporan dilakukan secara digital melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (ARKAS) yang terhubung dengan Dapodik [citation:1].

BOS bukan program yang diajukan secara mandiri oleh murid atau orang tua. Dana BOS disalurkan langsung ke satuan pendidikan berdasarkan alokasi yang ditetapkan pemerintah.

1. Satuan pendidikan menyusun perencanaan dan anggaran melalui aplikasi ARKAS
2. Dana disalurkan ke rekening satuan pendidikan dalam dua tahap per tahun
3. Satuan pendidikan menggunakan dana sesuai komponen yang ditetapkan
4. Pelaporan realisasi dilakukan secara real-time melalui ARKAS

Jadwal penyaluran BOS Kemendikdasmen:

• Tahap I: 50% dari total alokasi
• Tahap II: 40% dari total alokasi
• Tahap III: 10% dari total alokasi (jika berlaku) [citation:15]

Status penerimaan dan penyaluran Dana BOS dapat dipantau melalui:

• Aplikasi ARKAS pada masing-masing satuan pendidikan
• Sistem informasi Kemendikdasmen
• Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi

Untuk madrasah di bawah Kementerian Agama, pengajuan dan verifikasi berkas pencairan dilakukan melalui portal resmi Kementerian Agama secara digital [citation:5].

Dana BOS disalurkan langsung ke rekening satuan pendidikan, bukan ke rekening pribadi murid atau orang tua. Pengecekan saldo dan penerimaan dana dilakukan oleh bendahara atau kepala sekolah melalui rekening resmi satuan pendidikan.

Untuk madrasah, pencairan Tahap II dijadwalkan sebagai berikut [citation:5]:

• Jadwal Pertama: Pengajuan 29 Juli – 8 Agustus 2026
• Jadwal Kedua: 18 – 30 Agustus 2026
• Jadwal Ketiga (Terakhir): 14 – 27 September 2026

• 5 Februari 2026: Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 ditetapkan [citation:18]
• 6 Februari 2026: Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 mulai berlaku [citation:18]
• 31 Juli: Batas akhir laporan realisasi Tahap I [citation:1]
• 31 Januari (tahun berikutnya): Batas akhir laporan tahunan [citation:1]

Penggunaan dana BOS memiliki batasan dan larangan tertentu. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk:

• Kegiatan yang tidak berkaitan dengan operasional pendidikan
• Investasi jangka panjang
• Pembelian aset yang tidak mendukung pembelajaran

Pemeliharaan sarana dan prasarana dibatasi maksimal 20% untuk sekolah negeri dan 40% untuk sekolah swasta [citation:1]. Satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan laporan akan dikenai pengurangan alokasi tahap berikutnya sebesar 2 hingga 4 persen [citation:1].

Satuan pendidikan wajib menyusun perencanaan dan pelaporan secara langsung melalui Aplikasi ARKAS yang terhubung dengan Dapodik. Penginputan penggunaan dana dapat dilakukan setiap waktu, sehingga tidak ada penumpukan laporan di akhir tahun [citation:1].

Prioritas penggunaan dana BOS diarahkan untuk mendukung peningkatan literasi dan numerasi. Sekolah wajib mengalokasikan minimal 10% dari Dana BOS Reguler untuk pengembangan perpustakaan [citation:1].

Partisipasi masyarakat dan orang tua melalui Komite Sekolah juga didorong untuk aktif mengawal pemanfaatan dana secara terbuka dan bertanggung jawab [citation:1].

Program yang berkaitan dengan BOS antara lain:

• Program Indonesia Pintar (PIP) - bantuan pendidikan untuk murid dari keluarga tidak mampu [citation:2]
• BOP PAUD - bantuan operasional untuk pendidikan anak usia dini [citation:1]
• BOP Kesetaraan - bantuan operasional untuk program Paket A, B, dan C [citation:1]
• BOS Kinerja - dana tambahan untuk sekolah berprestasi [citation:12]
• BOS Afirmasi - dana tambahan untuk sekolah di daerah khusus [citation:1]

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah Indonesia yang memberikan dana operasional nonpersonalia kepada satuan pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2026, total alokasi Dana BOSP mencapai Rp59 triliun dengan tiga kategori: Reguler, Kinerja, dan Afirmasi.

Pengelolaan dana dilakukan secara digital melalui aplikasi ARKAS dengan prioritas penggunaan untuk literasi, numerasi, dan pengembangan perpustakaan. Setiap satuan pendidikan wajib mematuhi ketentuan penggunaan dana, termasuk batas maksimal untuk honor dan sarana prasarana, serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.

Fokus BOS 2026: Digitalisasi dan Sekolah Hijau

Pada tahun 2026, penggunaan Dana BOSP diarahkan untuk mendukung dua agenda besar: digitalisasi sekolah dan sekolah hijau [citation:17]. Sekolah didorong untuk mengalokasikan dana bagi perangkat pembelajaran digital seperti Papan Interaktif Digital (PID) dan Interactive Flight Panel (IFP).

Anggaran sarana prasarana yang dijatah maksimal 20% memiliki misi baru untuk menciptakan ruang kelas yang sehat, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan mudah diakses bagi siswa disabilitas [citation:17].

BOS Kinerja Prestasi

BOS Kinerja Prestasi Tahun 2026 disalurkan kepada 1.261 satuan pendidikan dengan total anggaran lebih dari Rp117,9 miliar. Sekolah yang ditunjuk sebagai pengimbas memperoleh tambahan dana sebesar Rp60 juta untuk mendampingi sedikitnya tiga sekolah lain [citation:12].

Tata Kelola Digital

Seluruh pengelolaan dana dilakukan melalui integrasi sistem digital. Satuan pendidikan wajib menyusun perencanaan dan pelaporan secara langsung melalui ARKAS yang terhubung dengan Dapodik. Dengan sistem real-time ini, tidak ada lagi penumpukan laporan di akhir tahun [citation:1].