Program Keluarga Harapan – PKH Lansia

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Komponen Lansia (Lanjut Usia) merupakan bagian dari komponen kesejahteraan sosial dalam PKH yang menyasar warga lanjut usia dari keluarga miskin dan rentan. Program ini bertujuan meringankan beban pengeluaran keluarga sekaligus mendorong akses lansia terhadap layanan kesehatan dan sosial dasar.

Berdasarkan Permensos No. 8 Tahun 2026 yang menggantikan Permensos No. 1 Tahun 2018, komponen kesehatan PKH mencakup ibu hamil, anak usia 0-7 tahun, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Lansia sebagai penerima PKH dikecualikan dari batas kepesertaan maksimal 5 tahun .

Untuk menjadi penerima PKH Lansia, calon harus memenuhi persyaratan berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang sah
• Berusia 60 tahun atau lebih (lansia)
• Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin
• Terdaftar dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang dikelola Kemensos
• Tidak sedang menerima bantuan sosial serupa dari program pemerintah lainnya
• Lansia yang hidup sendiri tanpa pendamping keluarga akan mendapatkan prioritas

Catatan: Beberapa sumber menyebutkan usia minimal 60 tahun, sementara sumber lain menyebut 70 tahun. Disarankan untuk mengonfirmasi ke kantor desa/kelurahan setempat.

Penerima PKH Lansia mendapatkan bantuan tunai dengan rincian:

• Rp600.000 per tahap (setiap tiga bulan)
• Rp2.400.000 per tahun (4 tahap)

Bantuan disalurkan melalui bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau PT Pos Indonesia untuk daerah tanpa akses bank. Dana dapat diambil melalui ATM atau digunakan di e-warong (agen penyalur) .

Dokumen yang perlu disiapkan untuk pendaftaran:

• KTP (Kartu Tanda Penduduk) lansia
• KK (Kartu Keluarga)
• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan (jika diperlukan)
• Buku tabungan atau ATM bank Himbara (untuk pencairan setelah ditetapkan)

Pastikan data pada KTP dan KK sudah sesuai dan tidak ada perbedaan ejaan nama atau NIK .

Pendaftaran PKH Lansia tidak dapat dilakukan secara online langsung. Berikut langkah-langkahnya:

1. Siapkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) lansia.
2. Datang ke kantor desa/kelurahan sesuai alamat di KTP.
3. Temui petugas operator SIKS-NG atau aparat desa.
4. Sampaikan permohonan agar lansia dimasukkan ke dalam DTSEN.
5. Data akan dibahas dalam musyawarah desa/kelurahan (Musdes/Muskel) untuk verifikasi.
6. Data yang telah diverifikasi akan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk penetapan.
7. Setelah ditetapkan, penerima akan menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan bantuan disalurkan secara bertahap .

Untuk mengecek status penerima PKH Lansia, gunakan kanal resmi berikut:

• Website: cekbansos.kemensos.go.id – masukkan NIK dan kode verifikasi.
• Aplikasi Cek Bansos: Unduh dari Google Play Store atau App Store, daftar akun, lalu gunakan menu Cek Bansos.
• SMS: Kirim CEK NIK [nomor NIK] ke 087775500400.
• Kantor Desa/Kelurahan: Tanyakan langsung ke petugas atau pendamping PKH.

Jika muncul status "Tidak Terdapat PM", ajukan pendaftaran DTKS. Jika status "EXCLUDE", cek penyebab (NIK tidak sinkron, data ganda, terdata ASN/TNI/Polri) dan ajukan sanggahan .

Cara memeriksa pencairan bantuan PKH Lansia:

• Cek saldo melalui ATM bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN).
• Gunakan m-banking dari bank penyalur.
• Untuk penyaluran via PT Pos, cek surat undangan atau datang ke kantor pos terdekat.
• Pantau pengumuman resmi dari Kemensos atau Dinas Sosial setempat mengenai jadwal pencairan tahap berjalan .

• Tahap 1: Januari – Maret
• Tahap 2: April – Juni
• Tahap 3: Juli – September
• Tahap 4: Oktober – Desember

Pencairan dilakukan secara bertahap dan tidak serentak di semua daerah. Jadwal pastinya dapat berbeda tergantung wilayah.

Berikut kondisi yang membuat seseorang tidak memenuhi syarat sebagai penerima PKH Lansia:

• Tidak terdaftar dalam DTSEN/DTKS
• Sudah menerima bantuan serupa dari program pemerintah lain
• Memiliki anggota keluarga yang bekerja sebagai ASN, TNI, atau Polri
• Data NIK tidak sinkron dengan Dukcapil
• Tidak dapat memenuhi kewajiban PKH (memeriksakan kesehatan secara berkala)

Penting untuk diperhatikan:

• Bantuan PKH tidak boleh dipotong, dipungut biaya, atau diserahkan kepada pihak lain.
• Pastikan data kependudukan selalu diperbarui, terutama jika ada perubahan alamat, status, atau anggota keluarga.
• Jika lansia meninggal dunia, segera laporkan ke pendamping PKH atau kelurahan agar bantuan tidak disalahgunakan.
• Simpan KKS dan dokumen terkait dengan aman.
• Proses sanggahan data membutuhkan waktu 1-3 bulan.

• PKH Plus (Jawa Timur): Program tambahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lansia 70+ dengan bantuan Rp500.000 per periode .
• BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai): Bantuan pangan untuk keluarga miskin.
• PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan): Bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk keluarga miskin.

PKH Lansia merupakan bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap kesejahteraan warga lanjut usia dari keluarga kurang mampu. Dengan bantuan Rp2,4 juta per tahun yang disalurkan empat kali, program ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi lansia sekaligus memastikan mereka tetap mengakses layanan kesehatan. Pendaftaran dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan untuk dimasukkan ke DTSEN, dan status dapat dipantau melalui kanal resmi Kemensos.