Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan usaha produktif, meningkatkan daya saing usaha mikro dan kecil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

KUR secara resmi diluncurkan pada 5 November 2007. Program ini disalurkan menggunakan dana dari Penyalur KUR, sedangkan pemerintah memberikan subsidi bunga atau subsidi margin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pedoman pelaksanaan KUR yang berlaku pada 2026 adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026, yang mulai berlaku pada 13 Januari 2026 dan mencabut Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022.

Penerima KUR pada 2026 meliputi pelaku usaha mikro dan kecil, kelompok usaha, kelompok tani dan kelompok nelayan skala mikro dan kecil, gabungan kelompok tani atau nelayan, serta calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri termasuk calon peserta magang di luar negeri sesuai ketentuan masing-masing jenis KUR.

Usaha yang dibiayai harus bersifat produktif dan layak dibiayai. Skala usaha mikro dan kecil dalam ketentuan KUR didasarkan pada omzet tahun sebelumnya atau estimasi omzet tahun berjalan paling banyak Rp4,8 miliar.

Untuk KUR Super Mikro, KUR Mikro dan KUR Kecil pada umumnya diperlukan usaha yang telah berjalan paling singkat 6 bulan, NIB atau surat keterangan usaha yang sah, serta NIK yang dibuktikan dengan KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el. Beberapa pengecualian berlaku untuk kategori tertentu seperti pekerja yang terkena PHK dan petani tebu rakyat.

Penerima KUR bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali yang telah pensiun atau memasuki masa persiapan pensiun.

KUR memberikan pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dengan subsidi bunga atau margin dari pemerintah. Besaran plafon dan bunga berbeda menurut jenis KUR.

• KUR Super Mikro: paling banyak Rp10.000.000 per akad dengan bunga/margin 3% efektif per tahun.
• KUR Mikro: lebih dari Rp10.000.000 sampai dengan Rp100.000.000 per akad. Untuk sektor produksi atau perdagangan berorientasi ekspor, bunga/margin 6% efektif per tahun. Untuk perdagangan yang tidak berorientasi ekspor, akad pertama 6% dan akad kedua 7% efektif per tahun.
• KUR Kecil: lebih dari Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per akad. Untuk sektor produksi atau perdagangan berorientasi ekspor, bunga/margin 6% efektif per tahun. Untuk perdagangan yang tidak berorientasi ekspor, bunga dapat menjadi 6%, 7%, 8%, dan 9% efektif per tahun sesuai akad.
• KUR Khusus: paling banyak Rp500.000.000 per akad dengan bunga/margin 6% efektif per tahun.
• KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia: diberikan untuk kebutuhan pembiayaan proses penempatan pekerja migran dan mengikuti ketentuan khusus yang berlaku.

Jangka waktu dan cara pembayaran angsuran mengikuti jenis KUR, tujuan pembiayaan, akad, serta ketentuan Penyalur KUR.

Dokumen yang diperlukan dapat berbeda menurut jenis KUR dan Penyalur KUR. Dokumen yang secara umum disebut dalam ketentuan KUR meliputi:

• NIK.
• KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el.
• NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan pejabat berwenang.
• NPWP untuk kategori KUR tertentu sesuai batas plafon yang ditetapkan.
• Dokumen pendukung usaha dan dokumen lain yang diminta Penyalur KUR.
• Untuk kelompok usaha, dokumen kelompok usaha dan dokumen kerja sama dengan mitra usaha atau offtaker jika dipersyaratkan.
• Untuk KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dokumen perjanjian penempatan dan perjanjian kerja sesuai ketentuan penempatan.

Pengajuan KUR dilakukan melalui Penyalur KUR, yaitu lembaga keuangan atau koperasi yang telah ditunjuk untuk menyalurkan KUR.

1. Pastikan usaha memenuhi persyaratan jenis KUR yang dipilih.
2. Siapkan NIK, KTP-el, NIB atau surat keterangan usaha, NPWP jika diwajibkan, dan dokumen pendukung lainnya.
3. Ajukan kredit atau pembiayaan kepada Penyalur KUR yang ditunjuk.
4. Penyalur KUR melakukan pemeriksaan kelayakan, termasuk pengecekan melalui SLIK sesuai ketentuan.
5. Penyalur KUR dapat melakukan penilaian usaha, kemampuan membayar dan verifikasi dokumen.
6. Jika permohonan disetujui, calon penerima melakukan akad kredit atau pembiayaan.
7. Pencairan dilakukan sesuai jumlah yang tercantum dalam akad dan ketentuan Penyalur KUR.

Catatan: proses pengajuan, dokumen tambahan, survei, dan pencairan dapat berbeda menurut Penyalur KUR. Untuk pengajuan KUR BRI, BRI pada 18 Mei 2026 memperingatkan masyarakat agar tidak menggunakan tautan tidak resmi atau akun media sosial pribadi untuk pengajuan KUR.

KUR tidak menggunakan satu fasilitas publik nasional yang dapat digunakan semua pemohon untuk mengecek status pengajuan secara langsung. Status permohonan pada umumnya perlu dikonfirmasi melalui Penyalur KUR tempat pengajuan dilakukan.

SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) merupakan sistem informasi pemerintah yang digunakan untuk administrasi dan informasi penyaluran kredit program. SIKP menjadi bagian dari sistem pelaksanaan dan monitoring KUR, bukan halaman publik universal untuk mengecek status setiap pemohon.

Untuk status pengajuan, pemohon sebaiknya menggunakan kanal resmi Penyalur KUR yang digunakan saat mengajukan permohonan.

KUR merupakan pinjaman atau pembiayaan, bukan bantuan tunai yang dibayarkan sebagai DBT. Istilah yang digunakan untuk penerimaan dana KUR adalah pencairan KUR, sedangkan pembayaran kembali disebut angsuran KUR.

Setelah akad, pencairan dilakukan oleh Penyalur KUR sesuai ketentuan dan jumlah yang tercantum dalam akad. Jika KUR belum cair, pemohon perlu menghubungi Penyalur KUR untuk mengetahui status verifikasi, akad, atau pencairan.

SIKP digunakan pemerintah untuk administrasi dan informasi penyaluran program KUR dan bukan merupakan layanan publik universal untuk mengecek saldo atau jadwal pencairan setiap debitur.

• 5 November 2007: KUR secara resmi diluncurkan.
• 5 Januari 2026: Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 ditetapkan.
• 13 Januari 2026: Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 diundangkan dan mulai berlaku.
• 2026: ketentuan KUR mengikuti Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 dan peraturan pelaksana yang relevan.

KUR tidak diberikan kepada semua orang secara otomatis. Calon penerima harus memenuhi persyaratan jenis KUR dan lolos penilaian Penyalur KUR.

• Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, dan anggota Polri tidak termasuk penerima KUR, kecuali yang telah pensiun atau memasuki masa persiapan pensiun.
• Usaha yang tidak produktif atau tidak layak dibiayai tidak memenuhi kriteria utama KUR.
• Persyaratan kredit komersial sebelumnya berbeda menurut jenis KUR dan memiliki pengecualian tertentu.
• Permohonan dapat tidak disetujui berdasarkan hasil penilaian kelayakan, kemampuan membayar, data SLIK atau persyaratan lainnya.

KUR adalah kredit atau pembiayaan sehingga dana yang diterima wajib dikembalikan sesuai akad dan jadwal pembayaran. Jangan menganggap KUR sebagai hibah atau bantuan tunai gratis.

Untuk plafon sampai dengan Rp100.000.000, Penyalur KUR tidak diperbolehkan mensyaratkan agunan tambahan di luar agunan pokok. Untuk plafon di atas Rp100.000.000, agunan tambahan dapat diberlakukan dengan pengecualian tertentu sesuai regulasi.

Penyalur KUR melakukan pengecekan kelayakan melalui SLIK dan dapat menggunakan sumber informasi kredit lain yang diperbolehkan apabila diperlukan.

Hindari pihak yang menawarkan pengajuan KUR melalui tautan tidak resmi, akun pribadi, atau meminta pembayaran tidak resmi. Gunakan Penyalur KUR dan petugas resmi.

KUR memiliki beberapa skema yang saling terkait, yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus, dan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Untuk pembanding di luar KUR, pengguna dapat melihat program pembiayaan pemerintah lain yang tersedia melalui portal resmi Kredit Program pemerintah.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan pemerintah Indonesia untuk memperluas akses modal bagi usaha produktif dan layak. Pada 2026, pedoman utamanya adalah Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 dengan lima jenis penyaluran utama. Plafon, bunga atau margin, tenor, persyaratan dan ketentuan pengajuan berbeda menurut jenis KUR dan karakteristik usaha. Pemohon harus mengajukan melalui Penyalur KUR resmi dan memenuhi penilaian kelayakan yang berlaku.

Istilah KUR yang sering digunakan di Indonesia

• Plafon KUR: jumlah maksimum pinjaman atau pembiayaan.
• Bunga KUR: suku bunga yang dibebankan kepada debitur.
• Angsuran KUR: pembayaran pinjaman secara berkala.
• Pencairan KUR: proses penyaluran dana setelah persyaratan dan akad terpenuhi.
• Agunan KUR: jaminan yang terkait dengan pembiayaan.
• Debitur Graduasi/Naik Kelas: debitur yang kembali mengakses KUR dengan nominal lebih besar atau beralih ke kredit komersial setelah berkembang.
• Penyalur KUR: lembaga keuangan atau koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
• SIKP: Sistem Informasi Kredit Program yang digunakan untuk administrasi dan informasi penyaluran kredit program.
• SLIK: Sistem Layanan Informasi Keuangan yang digunakan dalam pemeriksaan informasi kelayakan kredit.