Apa itu Bantuan Subsidi Upah (BSU)?

BSU adalah bantuan tunai dari pemerintah Indonesia untuk pekerja/buruh berpenghasilan rendah (maksimal Rp3,5 juta/bulan) guna menjaga daya beli. Bantuan diberikan sebesar Rp600.000 (Rp300.000 x 2 bulan) dan disalurkan melalui bank Himbara .

Apakah BSU 2026 sudah cair?

Belum. Hingga September 2026, Kemnaker menegaskan bahwa belum ada kebijakan resmi terkait penyaluran BSU untuk tahun 2026. Seluruh informasi yang menyebut BSU 2026 cair adalah hoaks .

Berapa besaran BSU dan kapan terakhir disalurkan?

BSU terakhir disalurkan pada Agustus 2025 dengan besaran Rp600.000 per penerima (Rp300.000 x 2 bulan). Jumlah penerima mencapai 16.048.472 pekerja/buruh .

Siapa yang berhak menerima BSU?

Syarat penerima BSU :WNI dengan NIK validPeserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai April 2025Gaji maksimal Rp3.500.000 per bulanBukan ASN, TNI, atau PolriDiprioritaskan yang tidak menerima PKH

Bagaimana cara cek status penerima BSU?

Cek status melalui bsu.kemnaker.go.id dengan memasukkan NIK dan captcha, lalu klik "Cek Status". Alternatif: gunakan aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) atau website BPJS Ketenagakerjaan .

Apakah BSU memerlukan pendaftaran mandiri?

Tidak. BSU tidak membuka pendaftaran mandiri. Data penerima diambil dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang diverifikasi oleh Kemnaker. Waspadai tautan atau formulir pendaftaran yang mengatasnamakan BSU .

Bank apa yang digunakan untuk penyaluran BSU?

BSU disalurkan melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (BSI). Untuk daerah tertentu, penyaluran dapat melalui PT Pos Indonesia .

Apa yang harus dilakukan agar berpotensi menjadi penerima BSU jika program dilanjutkan?

Langkah yang dapat dilakukan :Pastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan aktifPerbarui data diri di BPJS KetenagakerjaanPastikan rekening bank masih aktifPastikan perusahaan aktif melaporkan data pekerjaPantau informasi resmi dari Kemnaker

Apakah BSU bisa digabung dengan bantuan sosial lain?

Penerima BSU diprioritaskan bagi yang tidak sedang menerima PKH pada tahun anggaran berjalan. Namun, tidak ada larangan eksplisit untuk menerima bantuan lain di luar PKH .

Bagaimana cara memastikan informasi BSU yang beredar valid?

Hanya percayai informasi dari kanal resmi: bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kemnaker. Kemnaker tidak pernah meminta biaya atau data pribadi melalui tautan tidak resmi .