National Health Insurance

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program pemerintah Indonesia yang memberikan perlindungan kesehatan kepada penduduk melalui mekanisme asuransi sosial. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang mengelola kepesertaan, iuran, dan manfaat jaminan kesehatan.

Program JKN mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 dan menjadi bagian penting dari sistem jaminan sosial nasional. JKN bertujuan memberikan akses pelayanan kesehatan sekaligus perlindungan finansial kepada peserta ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

Program JKN mencakup penduduk Indonesia yang wajib ikut serta sebagai peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta dapat berasal dari berbagai segmen kepesertaan, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Bukan Pekerja (BP), dan peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan kepesertaan dan pendaftaran berbeda menurut segmen peserta. Peserta mandiri atau PBPU/BP dapat melakukan pendaftaran melalui kanal layanan BPJS Kesehatan, sedangkan peserta PBI dan beberapa segmen lainnya ditetapkan atau didaftarkan melalui mekanisme pemerintah sesuai ketentuan.

Peserta JKN memperoleh manfaat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program, termasuk pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan indikasi medis dan ketentuan pelayanan.

Manfaat JKN mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta dapat menggunakan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai prosedur pelayanan dan status kepesertaan.

Besaran iuran tidak sama untuk seluruh peserta karena bergantung pada segmen kepesertaan dan ketentuan iuran yang berlaku. Untuk PBI, iuran dibayarkan oleh pemerintah.

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Kartu Keluarga (KK).
• Nomor telepon dan alamat email untuk layanan digital tertentu.
• Data rekening atau metode pembayaran sesuai ketentuan untuk peserta yang wajib membayar iuran sendiri.
• Dokumen tambahan sesuai segmen kepesertaan dan kebutuhan administrasi.

Pendaftaran JKN dilakukan sesuai segmen kepesertaan. Peserta yang dapat mendaftar secara mandiri dapat menggunakan kanal digital BPJS Kesehatan seperti Mobile JKN atau kanal administrasi resmi lainnya.

1. Siapkan NIK dan Kartu Keluarga.
2. Pilih kanal pendaftaran resmi BPJS Kesehatan, seperti Mobile JKN atau layanan administrasi BPJS Kesehatan.
3. Masukkan data peserta dan anggota keluarga sesuai dokumen kependudukan.
4. Pilih segmen kepesertaan dan kelas atau manfaat pelayanan sesuai ketentuan yang tersedia.
5. Lakukan verifikasi nomor telepon atau email apabila diminta.
6. Ikuti instruksi pembayaran iuran apabila menjadi peserta yang wajib membayar iuran sendiri.
7. Setelah proses selesai, periksa status kepesertaan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.

Status kepesertaan JKN dapat diperiksa melalui aplikasi Mobile JKN, layanan BPJS Kesehatan, atau Care Center 165. Pada Mobile JKN, peserta dapat membuka informasi peserta untuk melihat status kepesertaan.

BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan Care Center 165 yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi kepesertaan dan administrasi JKN.

Peserta yang memiliki kewajiban membayar iuran dapat melihat informasi iuran melalui Mobile JKN. Aplikasi tersebut menyediakan fitur informasi iuran dan status pembayaran.

Peserta juga dapat memperoleh informasi tagihan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan termasuk Care Center 165. Peserta PBI JKN tidak membayar iuran secara mandiri karena iurannya dibayarkan oleh pemerintah sesuai ketentuan.

• 01 Januari 2014: Program Jaminan Kesehatan Nasional mulai beroperasi.
• 08 Mei 2024: Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mulai berlaku.
• 2026: Pemerintah terus melakukan penguatan tata kelola dan transformasi pelayanan JKN.
• 25 September 2026: Kementerian Kesehatan mengumumkan uji coba transformasi sistem rujukan JKN berbasis kompetensi di Kota Bandung.

Penduduk yang belum memenuhi atau belum menyelesaikan ketentuan administrasi kepesertaan sesuai segmennya tidak dapat menggunakan manfaat JKN sampai status kepesertaannya memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pelayanan yang berada di luar manfaat dan ketentuan JKN atau tidak memenuhi prosedur pelayanan dapat memiliki ketentuan pembiayaan tersendiri. Status kepesertaan yang tidak aktif juga dapat menyebabkan peserta tidak dapat menggunakan manfaat sesuai ketentuan sampai statusnya aktif kembali.

• Pastikan data NIK dan Kartu Keluarga selalu sesuai dengan data kependudukan.
• Gunakan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai prosedur pelayanan JKN.
• Peserta mandiri perlu memastikan iuran dibayar sesuai jadwal agar kepesertaan tetap aktif.
• Gunakan Mobile JKN dan kanal resmi BPJS Kesehatan untuk informasi kepesertaan dan administrasi.
• Care Center 165 menyediakan layanan informasi dan administrasi JKN selama 24 jam.

Segmen yang terkait dengan program JKN meliputi PBI JKN, Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Bukan Pekerja (BP), dan peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program jaminan sosial kesehatan nasional yang memberikan perlindungan pelayanan kesehatan dan finansial kepada penduduk Indonesia. Kepesertaan dikelola melalui BPJS Kesehatan dengan mekanisme yang berbeda berdasarkan segmen peserta. Untuk pendaftaran, pengecekan status, informasi iuran, dan pelayanan administrasi, masyarakat sebaiknya menggunakan kanal resmi BPJS Kesehatan.

JKN menggunakan prinsip asuransi sosial dan gotong royong untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 menegaskan bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan dengan cara mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Pada 2026, pemerintah juga melakukan berbagai transformasi pelayanan JKN, termasuk penguatan mutu pelayanan, integrasi rekam medis elektronik, serta uji coba rujukan berbasis kompetensi. Perubahan kebijakan pelayanan dapat diterapkan secara bertahap sehingga peserta perlu mengikuti informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.