Program Jaminan Persalinan

Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah program pemerintah Indonesia yang memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan untuk membantu ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir memperoleh pelayanan kesehatan yang kompeten. Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 oleh Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pelayanan maternal dan neonatal serta menurunkan risiko kematian ibu dan bayi.

Dalam penguatan program melalui kebijakan tahun 2022, Jampersal diintegrasikan dengan manfaat pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan dan ditujukan terutama kepada masyarakat fakir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan atau memenuhi persyaratan eligibilitas.

Persyaratan Jampersal dapat mencakup warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Indonesia, memiliki NIK yang telah divalidasi, serta termasuk ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas atau bayi baru lahir yang memenuhi kriteria program.

• Belum memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau kepesertaan JKN tidak aktif sesuai ketentuan.
• Termasuk kelompok fakir miskin atau tidak mampu sesuai kriteria yang ditetapkan.
• Memiliki NIK yang tervalidasi atau mendapatkan bantuan administrasi dari Dinas Kesehatan atau Dukcapil apabila belum memiliki NIK.
• Memenuhi persyaratan eligibilitas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau pemerintah daerah.
• Data calon penerima ditetapkan melalui mekanisme pemerintah daerah dan divalidasi sesuai sistem yang digunakan untuk Jampersal.

Jampersal memberikan pembiayaan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal sesuai ketentuan program. Manfaat dapat mencakup pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, pelayanan ibu nifas, pelayanan bayi baru lahir, pelayanan komplikasi dan rujukan, pelayanan rawat inap tertentu serta keluarga berencana pascapersalinan.

• Pemeriksaan dan pelayanan selama kehamilan.
• Persalinan normal atau pelayanan persalinan sesuai indikasi medis.
• Penanganan komplikasi ibu dan bayi baru lahir sesuai ketentuan.
• Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir.
• Rujukan ke fasilitas kesehatan yang sesuai.
• Pelayanan keluarga berencana pascapersalinan.
• Dukungan rumah tunggu kelahiran dan transportasi rujukan sesuai ketentuan daerah dan program.

Jampersal bukan bantuan uang tunai yang dibayarkan langsung kepada penerima. Pembiayaan diberikan melalui mekanisme pelayanan dan klaim fasilitas kesehatan sesuai ketentuan.

Dokumen yang dapat diperlukan untuk proses verifikasi dan penetapan eligibilitas antara lain:

• Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah divalidasi.
• Kartu identitas atau dokumen kependudukan.
• Dokumen atau surat keterangan yang membuktikan kondisi miskin atau tidak mampu apabila dipersyaratkan.
• Dokumen kehamilan atau dokumen pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.
• Dokumen pendukung lain yang diminta Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan.

Persyaratan dapat berbeda menurut mekanisme pelaksanaan dan ketentuan pemerintah daerah.

Jampersal tidak menggunakan pola pendaftaran mandiri seperti bantuan tunai biasa. Penetapan calon sasaran dilakukan melalui pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan, kemudian data diverifikasi dan divalidasi sesuai mekanisme program.

1. Ibu hamil atau keluarga menghubungi Puskesmas, Dinas Kesehatan atau fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan program.
2. Petugas memeriksa identitas, NIK, kondisi kepesertaan JKN dan persyaratan lainnya.
3. Data calon sasaran diusulkan dan dimasukkan melalui mekanisme sistem informasi yang ditetapkan.
4. Data diverifikasi dan divalidasi oleh pihak yang berwenang.
5. Peserta yang memenuhi syarat memperoleh konfirmasi eligibilitas dan dapat mengakses pelayanan Jampersal pada fasilitas kesehatan yang sesuai.

Status eligibilitas Jampersal tidak tersedia melalui portal cek mandiri publik seperti beberapa program bantuan lainnya. Peserta atau keluarga dapat menanyakan status kepada Puskesmas, Dinas Kesehatan atau fasilitas kesehatan yang menangani pelayanan. Data peserta ditetapkan dan divalidasi melalui mekanisme pemerintah dan sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan program.

Jampersal bukan program transfer uang tunai kepada penerima. Pembayaran pelayanan dilakukan melalui mekanisme klaim fasilitas pelayanan kesehatan sesuai sistem dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, penerima tidak memiliki saldo atau cicilan Jampersal yang perlu dicairkan secara mandiri.

Apabila terdapat pertanyaan mengenai pembiayaan pelayanan yang telah diterima, peserta dapat menghubungi fasilitas kesehatan atau Dinas Kesehatan terkait.

• 2011-01-01: Jampersal mulai dilaksanakan secara nasional pada awal 2011.
• 2022-07-12: Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui Jampersal mulai berlaku.
• 2026: Pelaksanaan Jampersal masih dapat ditemukan dalam layanan pemerintah daerah sesuai kebijakan dan penganggaran daerah yang berlaku.

Jampersal tidak ditujukan untuk semua penduduk tanpa syarat. Pada ketentuan program yang diperkuat pada 2022, sasaran utama adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memenuhi kriteria fakir miskin atau tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan yang memenuhi ketentuan.

• Orang yang tidak termasuk sasaran maternal atau neonatal program.
• Peserta yang telah memiliki jaminan kesehatan aktif dan dapat memperoleh pelayanan sesuai skema jaminannya, kecuali memenuhi ketentuan khusus Jampersal.
• Calon penerima yang tidak memenuhi kriteria eligibilitas yang ditetapkan pemerintah.

Jampersal sebaiknya dipahami sebagai jaminan pembiayaan pelayanan, bukan bantuan tunai. Sebelum mendapatkan pelayanan, calon peserta sebaiknya memastikan NIK dan data kepesertaan kesehatan telah benar. Pelayanan dilakukan melalui fasilitas kesehatan yang bekerja sama dan mengikuti prosedur pelayanan serta rujukan yang berlaku.

Ketentuan teknis, jenis pembiayaan, mekanisme klaim dan pelaksanaan di lapangan dapat mengikuti kebijakan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah pada tahun berjalan.

Program yang berkaitan dengan Jampersal antara lain Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Penerima Bantuan Iuran (PBI JKN), serta berbagai program kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah.

Jampersal merupakan program jaminan pembiayaan pelayanan persalinan dan kesehatan maternal-neonatal yang telah dilaksanakan sejak 2011. Program ini membantu kelompok yang memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir melalui fasilitas kesehatan sesuai ketentuan. Karena Jampersal bukan bantuan tunai, peserta perlu mengikuti proses verifikasi dan pelayanan melalui Puskesmas, Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ditunjuk.

Dalam kebijakan Jampersal, perhatian tidak hanya diberikan pada proses persalinan tetapi juga pada masa sebelum dan sesudah persalinan. Pelayanan dapat mencakup antenatal, persalinan, nifas, bayi baru lahir, komplikasi, rujukan dan KB pascapersalinan. Pada pelaksanaan tertentu, dukungan rumah tunggu kelahiran dan transportasi rujukan juga dapat digunakan untuk mengurangi hambatan geografis, khususnya di wilayah dengan akses fasilitas kesehatan yang sulit.

Data peserta Jampersal pada pelaksanaan nasional diperoleh melalui pemerintah daerah dan divalidasi melalui mekanisme yang ditetapkan. Oleh karena itu, masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai kelayakan dan pelayanan sebaiknya menghubungi Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat.