Apa itu BSPS/Bedah Rumah?

BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) atau Bedah Rumah adalah program bantuan pemerintah berupa dana stimulan Rp20 juta untuk memperbaiki rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) .

Berapa besaran bantuan BSPS 2026?

Besaran bantuan BSPS adalah Rp20.000.000 per unit rumah, dengan rincian Rp17.500.000 untuk bahan bangunan dan Rp2.500.000 untuk upah tukang . Khusus wilayah Papua dan Maluku Utara, bantuan sebesar Rp25.000.000 per unit, dan untuk wilayah pegunungan/pulau kecil/terluar di Papua dan Maluku Utara mencapai Rp40.000.000 per unit .

Siapa yang berhak menerima BSPS?

Penerima BSPS adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang termasuk dalam desil 1 sampai 4 DTSEN, memiliki dan menempati rumah tidak layak huni, dan belum pernah menerima bantuan serupa dalam 10 tahun terakhir .

Bagaimana cara mendaftar BSPS?

Pengajuan BSPS tidak dilakukan secara online mandiri. Pemerintah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk mengusulkan calon penerima melalui aplikasi SIBARU, kemudian data diverifikasi silang dengan DTSEN dan diverifikasi lapangan .

Apakah BSPS memberikan uang tunai?

BSPS memberikan bantuan berupa dana stimulan yang ditransfer langsung ke rekening penerima. Dana digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah tukang, bukan untuk kebutuhan konsumtif .

Apa itu Pemilihan Toko Terbuka (PTT)?

PTT adalah mekanisme inovasi Kementerian PKP di mana masyarakat penerima memilih toko bahan bangunan melalui penawaran terbuka. Efisiensi anggaran dari proses ini dikembalikan dalam bentuk tambahan material bangunan .

Apakah BSPS bisa untuk membangun rumah baru?

Ya. BSPS dapat digunakan untuk pembangunan baru bagi yang memiliki tanah dengan bukti kepemilikan sah dan rumah kondisi rusak total, atau untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni .

Kapan jadwal pencairan dan penyelesaian BSPS 2026?

Penyaluran anggaran ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober 2026, sedangkan pengerjaan fisik ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Desember 2026 .

Apa yang harus dilakukan jika menemukan pungutan dalam proses BSPS?

Menteri PKP menegaskan bahwa seluruh proses pelaksanaan BSPS tidak boleh dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Jika menemukan pungutan, laporkan ke kanal pengaduan Kementerian PKP .

Apa perbedaan BSPS dan FLPP?

BSPS adalah bantuan stimulan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (bedah rumah) milik sendiri. FLPP adalah fasilitas pembiayaan untuk membeli rumah baru melalui KPR bersubsidi.