Apa itu PIP Kesetaraan?

PIP Kesetaraan adalah bantuan tunai pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang menempuh pendidikan melalui jalur nonformal, yaitu program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Berapa besaran bantuan PIP Kesetaraan?

Besaran bantuan mengikuti jenjang kesetaraan: Paket A Rp225.000 per semester, Paket B Rp375.000 per semester, dan Paket C Rp900.000 per semester. Dana disalurkan dalam tiga termin sepanjang tahun.

Siapa yang berhak menerima PIP Kesetaraan?

Penerima PIP Kesetaraan adalah peserta didik WNI berusia 5 sampai sebelum 22 tahun yang terdata aktif dalam Dapodik, berasal dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam DTSEN desil 1-4, serta memenuhi kriteria prioritas seperti pemegang KIP, peserta PKH, anak yatim/piatu, dan penyandang disabilitas.

Bagaimana cara mendaftar PIP Kesetaraan?

Pengajuan dilakukan melalui satuan pendidikan penyelenggara kesetaraan seperti SKB atau PKBM. Peserta didik mendaftar ke lembaga tersebut, menyampaikan dokumen persyaratan, kemudian pihak lembaga memverifikasi dan mengusulkan calon penerima melalui SIPINTAR.

Bagaimana cara cek status penerima PIP Kesetaraan?

Status penerima dapat diperiksa melalui portal SIPINTAR di pip.kemendikdasmen.go.id dengan memasukkan NISN, NIK, dan kode verifikasi. Peserta didik juga dapat menanyakan status kepada satuan pendidikan penyelenggara kesetaraan.

Kapan dana PIP Kesetaraan cair?

Dana PIP Kesetaraan disalurkan dalam tiga termin: Termin 1 (Februari-April), Termin 2 (Mei-September), dan Termin 3 (Oktober-Desember). Pencairan dilakukan setelah rekening SimPel peserta didik diaktivasi.

Apa perbedaan PIP Kesetaraan dengan PIP formal?

PIP Kesetaraan menyasar peserta didik di jalur nonformal (Paket A, B, C) yang diselenggarakan SKB/PKBM, sedangkan PIP formal menyasar peserta didik di sekolah formal (SD, SMP, SMA/SMK). Keduanya menggunakan mekanisme pengajuan melalui satuan pendidikan.

Apakah dana PIP Kesetaraan boleh untuk membayar SPP?

Tidak. Dana PIP Kesetaraan hanya boleh digunakan untuk kebutuhan personal pendidikan seperti buku, alat tulis, seragam, transportasi, dan uang saku. Dana tidak boleh digunakan untuk membayar SPP atau iuran lembaga pendidikan.