Apa itu Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi PPSE?

PPSE adalah program pemberdayaan Kementerian Sosial yang meliputi aspek sosial dan ekonomi melalui penguatan kemampuan, aset, dan akses untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Siapa yang menjadi sasaran PPSE?

Sasaran PPSE meliputi KPM PKH, KPM Program Sembako, penerima manfaat ATENSI, dan orang tua peserta didik Sekolah Rakyat yang berpotensi graduasi serta terdaftar dalam DTSEN desil 1 sampai dengan desil 4.

Apa tujuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi?

Tujuan PPSE adalah meningkatkan kemandirian sosial ekonomi KPM, mengakhiri kepesertaan KPM dari Bantuan Sosial PKH dan/atau Program Sembako, serta memfasilitasi akses KPM graduasi kepada pihak terkait untuk pemberdayaan lebih lanjut.

Berapa desil DTSEN yang menjadi sasaran PPSE?

Sasaran PPSE yang ditetapkan dalam Permensos Nomor 2 Tahun 2026 terdaftar dalam DTSEN pada rentang desil 1 sampai dengan desil 4.

Apakah PPSE memberikan bantuan uang?

Ya. Salah satu bentuk pelaksanaan PPSE adalah penyaluran bantuan usaha dalam bentuk uang. Bantuan digunakan untuk membeli bahan usaha, perlengkapan usaha, dan kebutuhan lain yang menunjang usaha.

Berapa nominal bantuan usaha PPSE?

Permensos Nomor 2 Tahun 2026 tidak menetapkan satu nominal nasional dalam peraturan tersebut. Jumlah bantuan usaha ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang pemberdayaan sosial.

Berapa kali bantuan usaha PPSE diberikan?

Bantuan usaha PPSE hanya dapat diberikan sebanyak satu kali kepada KPM PPSE berdasarkan Permensos Nomor 2 Tahun 2026.

Apakah PPSE bisa untuk membuka usaha?

Ya. KPM yang memilih jalur calon wirausaha mendapatkan pengembangan keterampilan kewirausahaan yang bertujuan membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memulai, mengembangkan, dan mengelola usaha.

Apakah PPSE juga membantu orang mencari pekerjaan?

Ya. KPM dapat memilih jalur calon pekerja. Pengembangan keterampilan kerja diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan PPSE juga dapat memfasilitasi akses KPM kepada pihak terkait.

Bagaimana proses menjadi KPM PPSE?

Prosesnya meliputi pemetaan berdasarkan DTSEN dan kriteria program, asesmen oleh Pendamping Sosial, penelaahan proposal usaha atau daftar riwayat hidup oleh tim pengkaji, kemudian penetapan KPM setelah dokumen dan hasil asesmen disetujui.

Apa saja bentuk pendampingan dalam PPSE?

Pendampingan PPSE dapat berupa pendampingan teknis, sosial, dan manajerial. Pendampingan teknis berkaitan dengan pengembangan keterampilan atau usaha, pendampingan sosial mendukung motivasi dan kesiapan menghadapi hambatan, sedangkan pendampingan manajerial meningkatkan kemampuan mengelola usaha, administrasi, dan keuangan.

Apa itu graduasi PPSE?

Graduasi PPSE ditujukan kepada KPM yang telah memiliki status kesejahteraan yang lebih baik. Graduasi menandakan berakhirnya kepesertaan KPM dari Bantuan Sosial PKH dan Program Sembako.

Kapan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi mulai berlaku?

Permensos Nomor 2 Tahun 2026 tentang Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi mulai berlaku pada 19 Januari 2026.

Apakah PPSE menggantikan Program PENA?

Ya. Permensos Nomor 2 Tahun 2026 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Permensos Nomor 7 Tahun 2023 tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara. PPSE menjadi dasar regulasi baru untuk program pemberdayaan sosial ekonomi.

Bagaimana cara mengadu terkait pelaksanaan PPSE?

Pengaduan pelaksanaan PPSE dapat dilakukan melalui pusat kendali Kementerian Sosial, sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, Dinas Sosial provinsi, dan/atau Dinas Sosial kabupaten/kota.

📋

Socio-Economic Empowerment Program

Socio-Economic Empowerment Program Documents Required — Complete List

🇮🇩 Indonesia💼 Employment Support● Active

PPSE tidak menetapkan satu daftar dokumen pendaftaran umum karena calon KPM dipetakan berdasarkan DTSEN dan kemudian melalui proses asesmen.

Data kependudukan dan data keluarga dalam basis data pemerintah.
Data kepesertaan PKH, Program Sembako, ATENSI, atau Sekolah Rakyat sesuai sasaran.
Informasi mengenai minat bekerja atau berwirausaha.
Data pendidikan dan keterampilan yang dimiliki calon KPM.
Proposal usaha yang memuat paling sedikit rencana usaha dan rencana anggaran biaya bagi calon wirausaha.
Daftar riwayat hidup yang memuat paling sedikit minat bekerja, pendidikan, dan keterampilan bagi calon KPM.

Dokumen atau informasi tambahan dapat diperlukan dalam proses pemetaan, asesmen, verifikasi, dan penetapan KPM.

← Back to Socio-Economic Empowerment Program (Full Guide)

Socio-Economic Empowerment Program Documents Required — Complete List

🔗🇮🇳 More Schemes from Indonesia